TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut menanggapi pernyataan Capres 02 Prabowo Subianto yang menyebut ada anggaran bocor hingga Rp 500 triliun pertahun di era pemerintahan Joko Widodo.

Meski tidak mengatakan secara detail, Tjahjo membenarkan memang ada anggaran bocor di beberapa Kementerian/Lembaga pemerintah.

Namun dia tidak membenarkan bila kebocoran sebesar itu ada di era pemerintahan empat tahun ke belakang.

"Saya kira soal anggaran bocor ada dimana-mana ya. Tapi tidak mungkin kalau sampai sebesar itu, (seperti pihak) yang menyampaikan itu," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Menurutnya, di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tepatnya pada tahun 2015 hingga sekarang, tingkat kebocoran anggaran sudah bisa ditekan hingga pada level yang terbilang sangat minim.

Baca: Prabowo Sebut Anggaran Bocor Rp 500 M, Moeldoko: Pandangan yang Tak Berdasar

Lebih jauh dia menyebut, setiap kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tidak seluruhnya menyangkut masalah anggaran bocor

"Tapi mulai tahun ini, mulai 2015 sampai sekarang (kebocoran anggaran) tingkatnya kecil sekali. Jadi kalau ada kepala daerah yang OTT KPK tidak semua menyangkut masalah anggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Capres 02 Prabowo Subianto mengatakan ada kebocoran anggaran di era pemerintahan Jokowi. Kebocoran itu bermacam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurutnya, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Prabowo memperkirakan terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen dari total APBN atau senilai Rp 500 triliun.