Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di era Jokowi terus disorot oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, utamanya soal penumpang Light Rail Transit (LRT) yang ternyata masih sepi.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu mengatakan pembangunan LRT Palembang telah merugikan negara. Biaya operasional LRT per bulan mencapai Rp 10 miliar. Sementara itu, pendapatannya hanya Rp 1,1 miliar per bulan.

Menyikapi itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko‎ menyatakan harus ada upaya Pemda hingga semangat pimpinan daerah untuk mengajak warga menggunakan fasilitar LRT.

"Sekali lagi, ini ada ‎upaya pemerintah, pemda berupaya. Jangan sudah dibangun ngoceh. Dia harus berupaya maksimal bagaimana utilitu sebuah infrastruktur itu bisa berdaya guna dengan baik. Bukan belum ada mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerja mereka, bagaimana optimalkan infrastruktur ini," ungkap Moeldono, Selasa (12/1/2019) di kantor KSP, Jakarta.

Baca: Dandim Gadungan Telepon Kadis PUPR Sikka, Ini yang Diminta

Disinggung soal nilai operasional yang besar tidak sebanding dengan jumlah penumpang, menurut Moeldoko ada hal-hal lain yang juga harus diperhitungkan seperti efisiensi dan lainnya.

"Maka perlu Pemda ‎berikan sosialisasi sehingga infrastruktur yang aada bisa termanfaatkan dengan baik. Saat PON dibangun infrastruktur, setelah iitu tidak terjaga. Ini harus ada semangat pimpinan daerah," tambahnya.