TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mengusulkan Jokowi mengirimkan tim untuk berdebat dengan Mantan Menteri ESDM soal Freeport.

Termasuk soal peremuan rahasia antara Jokowi dengan bos besar Freeport McMoran Inc, James R. Moffet di Indonesia.

"Menurut saya pihak pak Jokowi bikin klarifikasi atau kirim aja tim untuk berdebat dengan pak Sudirman Said untuk kemudian membuktikan validitas dari informasi yang beliau sampaikan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (21/2/2019).

Menurut Hidayat kabar soal pertemuan rahasia tersebut sudah didengar publik. Agar tidak simpang siur menurutnya, sebagai orang yang disebut-sebut, Jokowi harus memberikan klarifikasi. Termasuk tujuan adanya pertemuan yang selama ini tidak terendus.

"Saya menegaskan hal-hal semacam ini sudah tersampaikan kepada publik," katanya.

Sebelumnya Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan adanya pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Presiden Freeport McMoran Inc, James R. Moffet di Indonesia.

Baca: Jokowi Minta Karyawan PTPN Dapat Lahan jika Sudah Bekerja 10 Tahun Lebih

Pertemuan rahasia tersebut menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015 yang berisi perpanjangan kegiatan operasi freeport di Indonesia. Selama ini, ia sering dituding sebagai orang yang memperpanjang izin tersebut.

"Mengenai surat, tanggal 7 oktober 2015, jadi surat itu menjadi penguatan publik, saya seolah olah memberi perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman dalam acara diskusi peluncuran buku 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan', di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (20//2/2019).

Tudingan tersebut kemudian dibantah Jokowi. Calon Presiden petahana itu mengatakan pertemuan dengan bos Freeport tersebut tidak dilakukan secara diam-diam seperti yang dikatakan Sudirman, bahkan pertemuan ini dilakukan berkali-kali dengan tujuan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport.

"Enggak sekali dua kali ketemu, diam-diam bagaimana? Pertemuan bolak-balik," ujar Jokowi di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2/2019) malam.

Jokowi mengakui, pertemuan tersebut memang pihak Freeport meminta perpanjangan kegiatan operasi, tetapi saat itu ditegaskan bahwa pemerintah akan mengambil saham Freeport menjadi mayoritas.

"Ya perpanjangan, dia minta perpanjangan tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita miliki keinginan itu (menguasai 51 persen saham Freeport)," ujar Jokowi

Capres nomor urut 01 itu pun menilai pertemuan Presiden dengan pengusaha termasuk bos Freeport adalah yang biasa dan tidak dilarang.

"Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja, ngapain saya," papar Jokowi.