Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- SEJARAH BARU, ada koperasi masuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Bahkan ada beberapa koperasi akan menyusul untuk melantai di BEI.

Demikian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan buah manis program 'Reformasi Total Koperasi' selama empat tahun lebih membantu Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sekarang sudah ada koperasi masuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Kospin Jasa sebagai Koperasi pertama masuk bursa di Bursa Efek. Kospin Jasa jadi Koperasi pertama masuk Bursaj Efek," ujar Puspayoga dalam wawancara eksklusifnya dengan kru Tribun Network di kantornya Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/3/2019) sore.

Kospin Jasa ini berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Awal usahanya Batik pada 1998, kini berkembang ke banyak usaha.

Kospin Jasa Pekalongan, melalui anak perusahaanya, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMAS) menggelar aksi korporasi berupa penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia ( BEI), Senin (18/12/2017).

Baca: Menkop dan UKM Puspayoga: Hasil Reformasi Total Koperasi, 3 Koperasi Dipercaya Salurkan KUR

Baca: Empat Tahun Reformasi Koperasi, Kemenkop dan UKM Bubarkan Ribuan Koperasi Mandeg dan Nakal

Pencatatan saham perdana JMAS, dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah  didampingi Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat, Ketua Kospin Jasa Andy Arslan dan Direktur Utama PT JMAS Ibrahim.

Gelaran perdananya, perseroan melepas 1 juta saham, dengan komposisi 600.000 saham pendiri dan 400.000 saham publik. 

Saham dilepas seharga Rp 140 per lembar. Begitu listing, saham JMAS langsung naik harganya menjadi Rp 238 per lembar saham, naik 70 persen atau Rp 98 per saham ke posisi Rp 238 per saham, dari posisi penawaran Rp 140 per saham.)

Apakah masih ada perusahaan yang berlatar belakang KUKM yang akan masuk bursa?

"Masih ada. Masih banyak Koperasi yang sehat dan omsetnya triliunan rupiah akan menyusul," yakin Puspayoga.

Sejarah baru ini hanya bisa tercapai saat Kementerian Koperasi dan UKM, menjalankan program Presiden Jokowi dengan program reformasi total koperasi.

Itu berupa reorientasi, yakni mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas.

"Membangun koperasi berkualitas, bukan membangun banyaknya jumlah koperasi," cetus Puspayoga.

Untuk itu perlu penataan database koperasi melalui penertiban badan hukum. Alhasil kini tercatat jumlah koperasi aktif sebanyak 138.140 unit per 2018, dari sebelum reformasi total koperasi pada 2014 sebesar 212.570 unit.

"Koperasi yang tidak aktif, mandeg dan nakal kita bubarkan sebanyak 40.013 koperasi dan sisanya masih dikaji. Untuk apa ini? Untuk meningkatkan kualitas. Sehingga akhirnya akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara," jelas Puspayoga.

Program 'Reformasi Total Koperasi' itu membawa perubahan paradigma dalam dunia koperasi Indonesia. Utamanya untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat.

Selain juga meningkatkan kapasitas Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuat SDM, kelembagaanp Pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

Dengan demikian tekad pemerintahan Jokowi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercapai, lapangan kerja meningkat, penggangguran menurun kemiskinan menurun dan gini ratio menurun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Baca: Buah Manis Reformasi Total Koperasi di Tangan Puspayoga

Selain itu, Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 1,71 persen pada 2014 meningkat tajam menjadi 4,48 persen pada 2017. Hampir lima persen.

Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional.