TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Dirjen Pembelajaran Mahasiswa, Ismunandar menjelaskan bahwa perguruan tinggi dibebaskan dalam mengaplikasikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

Dalam prakteknya, Ismunandar mengatakan perguruan tinggi bisa mengaplikasikan PKBN dalam mata kuliah atau masuk dalam program orientasi mahasiswa atau siswa.

“PKBN adalah wajib di perguruan tinggi tapi kami beri kelonggaran bagi perguruan tinggi untuk mengaplikasikan di lapangan, bisa dijadikan mata kuliah atau program orientasi,” ujarnya ditemui usai pembukaan Rakor Evaluasi PKBN di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Ismunandar juga mengatakan dalam prakteknya tidak selalu personel TNI baik yang masih aktif atau purnawirawan menjadi pengisi materi bela negara.

“Tidak harus selalu TNI, nanti juga bisa kerjasama dengan lembaga terkait misal dalam program orientasi,” jelasnya.

“Kami juga tengah siapkan materi kuliah online bela negara dengan Kemenhan yang standar bagi seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Baca: Citra Negatif Bagi Oposisi, Ketika Kaitkan Pemerintah Dalam Kasus Narkoba Andi Arief

Sementara itu Ismunandar juga mengatakan pihaknya tengah membahas beban SKS (Satuan Kredit Semester) jika PKBN diaplikasikan dalam mata kuliah.

“Yang sedang dibahas saat ini adalah beban SKS untuk PKBN bila diaplikasikan dalam mata kuliah, untuk mengukur capaian bela negara memang sulit tapi sudah ada indikatornya seperti tindakannya, kedisiplinan, berprestasi kan juga termasuk capaian bela negara,” imbuhnya.

Sementara itu Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa PKBN berbeda dengan perploncoan yang dulu kerap dipraktekan dalam masa orientasi mahasiswa.

“Justru bela negara ini menggantikan perploncoan, empat hari di kelas, empat hari di lapangan, nanti akan diajarkan materi misal gotong royong, saling bahu-membahu yang merupakan nilai Pancasila,” pungkasnya.