Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sejumlah Lembaga Perhimpunan Penyandang Disabilitas Desak Pasal 104 RUU PKS DIhapus, Apa Isinya?

“Pasal 104 itu melanggar komitmen RUU PKS itu sendiri dalam berpihak ke korban, itu kan sama sekali tidak berpihak kepada korban,” tegasnya

Sejumlah Lembaga Perhimpunan Penyandang Disabilitas Desak Pasal 104 RUU PKS DIhapus, Apa Isinya?
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontroversi Pasal 104 RUU (Rancangan Undang-undang) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disampaikan oleh sejumlah lembaga perhimpunan penyandang disabilitas saat audiensi dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu menjelaskan, Pasal 104 itu berisi keterangan bahwa pemasangan alat kontrasepsi secara paksa adalah hal pidana kecuali kepada penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan persetujuan keluarga atau tenaga ahli.

Baca: Sejumlah Lembaga Penyandang Disabilitas Minta DPR Percepat Pembahasan RUU PKS

“Masalahnya adalah ketika pemasangan alat kontrasepsi secara paksa itu dianggap bukan tindak pidana jika dilakukan kepada penyandang disabilitas, dengan begitu penghormatan atas integritas seseorang dilanggar, meskipun dia adalah penyandang disabilitas, seharusnya ditanyakan apakah mereka mau dipasangi, mereka diajak bicara tidak susah kok,” ungkap Maulani.

Maulani mengatakan Pasal 104 itu seperti duri dalam daging bagi RUU PKS tersebut.

“Pasal 104 itu melanggar komitmen RUU PKS itu sendiri dalam berpihak ke korban, itu kan sama sekali tidak berpihak kepada korban,” tegasnya.

Selain itu dirinya dan lembaga perhimpunan penyandang disabilitas lainnya meminta DPR RI dan pemerintah mempertimbangkan Pasal 8 dalam draft RUU PKS.

“Pasal 8 itu mengatur sistem pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam kasus pelecehan seksual, menurut kami harus dibolehkan ada pendamping dalam mengambil keputusan, sementara dalam pasal itu menyebut penyandang disabilitas bisa mengambil keputusan sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya mereka juga mendesak agar Komisi VIII DPR RI segera membahas dan menyelesaikan RUU (Rancangan Undang-undang) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Lembaga-lembaga tersebut menganggap RUU PKS mampu menyelesaikan keresahan yang dialami penyandang disabilitas yang selama ini seperti tidak mendapat hak yang semestinya di mata hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas