LUMAJANG, SENIN (11/03/2019) - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, gagasan meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial, punya argumentasi kuat.

Menurut Mensos, presentase kemiskinan sebesar 9.66 persen berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018, merupakan capaian penting, meskipun juga secara riil jumlah warga kurang mampu tidak kecil.

“Maka usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH dan BPNT bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM, sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya,” kata Mensos usai menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (11/03/2019).

Dalam kesempatan ini, Mensos menyaksikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap l Tahun 2019, senilai total Rp64.213.060.000 untuk Kabupaten Lumajang.

Penyaluran bantuan ini merupakan pencairan bantuan sosial Tahap l tahun 2019. Untuk Kabupaten Lumajang, bansos PKH mencakup 46.398 keluarga dengan nilai Rp54.327.250.000, sementara BPNT mencakup 89.871 keluarga dengan nilai Rp9.885.810.000.

Secara umum, pada penyaluran bansos Tahap l Tahun 2019, Kementerian Sosial menyalurkan bansos Rp2,284,533,755,000 untuk Provinsi Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, dan anggota 3 BPK RI Achsanul Qosasi, Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Tampak hadir pula, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI Dadang Iskandar, Staf Ahli Menteri Sosial RI Prof. Syahbuddin, Karo Humas Sonny W. Manalu dan Karo Umum Adi Wahyono.

Menurut Mensos, presentase angka kemiskinan menjadi sebesar 9,66 persen punya makna penting karena juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381.

“Ini bukti nyata bahwa bansos termasuk di dalamnya PKH dan BPNT efektif dan punya dampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan. Namun di sisi lain, kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran,” kata Mensos.

Dalam kesempatan itu, Mensos juga menyinggung soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Sembako Murah yang menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Menurut Mensos, pihaknya kini tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program Kartu Sembako Murah. "Konsep, bentuk, dan kegiatan kartu sembako murah ini sedang kami (Kemensos) susun dan rumuskan," kata Mensos.

Sejumlah opsi tengah digodok, termasuk salah satunya adalah mengintegrasikan dan menambah jangkauan kartu sembako murah dengan bansos BPNT.

Sehingga para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tersebut tidak hanya untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.

"Kalaupun tidak (terintegrasi) dengan kartu sembako murah, bansos BPNT tidak hanya bisa untuk membeli beras dan telur tetapi juga ditambah itemnya dengan minyak goreng dan gula," kata Mensos, dalam kesempatan sebelumnya.

Kendati demikian, Mensos menekankan, pilihan akhir yang diputuskan tergantung Presiden. Kemensos hanya bertugas menyiapkan pilihan kebijakan yang akan diputuskan Presiden.