Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Kiai Maruf Amin, Mukhamad Misbakhun merespons berbagai kritik dan suara nyinyir atas rencana pemerintah menggulirkan program Kartu Prakerja. 

 Baca: Peneliti Sebut Kartu Prakerja Jokowi Bagus dan Aplikatif

Menurutnya, Kartu Prakerja bukan hanya bukti kepedulian Presiden Jokowi dalam menekan angka pengangguran, tetapi juga akan menjadi terobosan penting. 

“Kartu Prakerja itu adalah program Pak Jokowi sebagai capres 2019 - 2024. Kalau dikaitkan dengan APBN memang programnya belum ada tahun ini, tetapi itu akan menjadi rencana kerja pemerintah untuk tahun 2020 ketika Pak Jokowi memimpin untuk periode kedua,” ujar Misbakhun, Rabu (13/3/2019).

Legislator Golkar di Komisi XI DPR yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu lantas membeber sejumlah argumen soal pentingnya Kartu Prakerja. 

 Baca: Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Gaji PNS Bakal Cair Bulan April, Dirapel Sejak Januari 2019

Kartu Prakerja adalah program untuk pencari kerja, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun pekerja yang membutuhkan pelatihan.

Menurut Misbakhun, program itu tak selalu soal pemberian uang bagi pencari kerja. 

 Sebab, bentuknya bisa pelatihan vokasi untuk pencari kerja ataupun pegawai yang terkena PHK tapi ingin berwiraswasta. 

 Dengan pelatihan vokasi, kata Misbakhun, pencari kerja ataupun pekerja bisa meningkatkan keterampilan dan kompetensi.

"Pelatihan vokasi ini akan menjadi bekal bagi angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilannya, sehingga siap untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha," ujarnya.

Melalui Kartu Prakerja akan dicarikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya (link and match). 

 Penerima Kartu Prakerja, adalah warga negara Indonesia (WNI) pencari kerja, pekerja atau calon wirausaha dengan usia minimal 15 tahun.

Termasuk yang sedang membangun perusahaan rintisan (start-up).

 Misbakhun melanjutkan, pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan selama dua bulan. Nantinya, peserta pelatihan akan mengantongi sertifikat kompetensi. 

 Selain itu akan ada insentif bagi pencari kerja yang tengah menjalani pelatihan dan sertifikasi. Insentif itu berlaku hingga pencari kerja memperoleh pekerjaan atau maksimal selama 12 bulan. 

 Baca: Di Festival Satu Indonesia, Joko Widodo Kenalkan Kartu Indonesia Kuliah

"Bagi yang terkena PHK akan diberikan insentif upah selama pelatihan/sertifikasi. Maksimal tiga bulan setelah lulus pelatihan/sertifikasi," katanya.

 Baca: Kartu Pra Kerja, TKN Jokowi Sebut Sebagai Bentuk Kehadiran Negara Lindungi Para Pencari Kerja

Pekerja akan diberikan insentif pengganti upah selama menjalani pelatihan atau sertifikasi. 

 Melalui program Kartu Prakerja ditargetkan ada 2 juta peserta pelatihan yang akan memasuki lapangan kerja pada 2020.

 "Program ini sangat realistis untuk mengatasi pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja terampil siap pakai," jelasnya.

 Misbakhun yakin program Kartu Prakerja menjadi terobosan dalam menekan angka pengangguran. 

 Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran pada 2018 silam mencapai 7 juta orang. 

 “Program Kartu Prakerja itu bagian dari upaya mengurangi pengangguran yang menurut BPS sekitar tujuh juta orang," kata dia.

"Saya yakin Kartu Prakerja akan menjadi terobosan  yang sangat bagus. Di negara lain sudah diterapkan dan banyak yang sukses,” tegasnya. 

 Misbakhun mengkritik pihak-pihak yang bersikap nyinyir terhadap program Kartu Prakerja yang digulirkan Jokowi selaku calon presiden petahana. 

Baca: Takut Isu Kiamat, 52 Warga Ponorogo Hijrah ke Malang, Begini Cara Mereka Kelabuhi Kades dan Tetangga

 Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menantang kubu penantang untuk menggulirkan konsep yang lebih baik dalam menekan angka pengangguran. 

 “Pak Jokowi punya tawaran konkret untuk menekan angka pengangguran. Kalau penantangnya tak punya ide ya jangan nyinyir,” pungkasnya.