Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menyampaikan hasil evaluasi dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada 616 kementerian/lembaga ataupun pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin, mengatakan evaluasi tersebut bukan ajang untuk mencari siapa yang terbaik.

Melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE.

"Bukan maksud untuk mencari bagus tidaknya tapi kita paling tidak inovasi inovasi yang sudah berkembang di aparat pemerintah pusat dan daerah kita berikan reward, supaya untuk memacu lagi seluruh kementerian lembaga yang jumlahnya 616," kata Menpan RB Syafruddin saat sesi konferensi pers sebelum acara penyampaian evaluasi SPBE dimulai, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Baca: Lucas Hernandez atau Virgil van Dijk Bek Termahal di Dunia Saat Ini?

Syafruddin menuturkan pentingnya seluruh instansi kelembagaan dihubungkan melalui sistem elektronik.

Hal itu dimaksudkan agar dapat mempercepat kinerja pelayanan publik.

"Jadi kalau semua infrastruktur itu disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat akan efektif dan efisien dalam aspek-aspek kontroling, pengawasan sekaligus mempercepat daripada kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah, karena kita bisa monitoring semua apa yang dilakukan dan yang pasti adalah berujung kepada percepatan pelayanan publik," jelas Syafruddin.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan evaluasi tersebut bukan mengukur kecanggihan teknologi yang dimiliki masing-masing lembaga.

"Jadi bukan karena semakin canggih aplikasi lalu semakin bagus, tidak. Tapi itu jadi satu yang terintegrasi. Jd domain kebijakan itu unruk mengukur aspek kebijakan internal, komitmen daripada para pimpinan seperti apa.

"Tata kelola untuk mengukur aspek kelembagaan dan perencanaan, jadi betul-betul itu harus direncanakan, makanya nanti dalam Perpres SPBE itu akan ada yang namanya menjadi pondasi untuk perencanaan penggunaan IT di seluruh instansi pemerintah," imbuhnya.

Dalam acara tersebut, diagendakan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Selain itu juga turur dihadiri oleh para gubernur, wali kota, unsur-unsur dari DPR dan Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, acara tersebut juga akan dilaunching website sekaligus launching website spbe.co.id.