Ketersediaan Energi di Nias Harus Diperhatikan
Permasalahan minimnya ketersediaan energi di Nias harus segera mendapatkan perhatian khusus, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
Editor: Content Writer
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendapat informasi, ketersediaan listrik, harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga dan konversi minyak tanah ke gas masih menjadi kendala di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, permasalahan minimnya ketersediaan energi di Nias harus segera mendapatkan perhatian khusus, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
“Dulu listrik di Nias susah, lalu PLN membangun pembangkit listrik, sehingga membantu walaupun pemadaman masih banyak. Kita meminta kepada PLN segera upgrade jaringan, kemudian merealisasikan BBM satu harga. Masalah selanjutnya yang menjadi fokus adalah terkait konversi minyak tanah ke gas,” papar Gus Irawan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pulau Nias, Sumut, Rabu (27/3/2019).
Politisi Partai Gerindra itu memaparkan, sulitnya konversi minyak tanah ke gas di Nias dikarenakan kondisi infrastrukturnya yang masih jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.
“Masalah konversi minyak tanah ke gas ini harus mendapatkan perhatian khusus, karena selama saya berkarir di Sumatera Utara, saya tahu betul kondisi Nias yang masih tertinggal dibandingan daerah lainnya yang berada di Sumatera Utara,” Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait,” imbuh legislator dapil Sumut ini.
Gus Irawan mengatakan, masalah konversi minyak tanah ke gas sulit tercapai juga dikarenakan masyarakat Nias yang enggan beralih ke gas Elpiji 3 kg.
“Ternyata ketika dilakukan peninjauan, masyarakatnya sendiri yang enggan beralih ke gas 3 kg. Mungkin karena khawatir meledak dan membahayakan. Padahal kan enggak,” jamin Gus Irawan.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong dan memperjuangkan agar program-program terkait ketersediaan energi tersebut berjalan dengan baik.
“Di Sumatera Utara, yang paling tertinggal Nias. Untuk itu kita akan terus mendorong dan juga memperjuangkan agar program tersebut berjalan sesuai rencana,” tutupnya. (*)