TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam debat capres keempat dengan tema pertahanan Sabtu (30/3/2019) kemarin, gagasan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo untuk membangun industri pertahanan dinilai sudah tepat.

Sebab, saat ini pertahanan Indonesia masih sangat tergantung dari luar negeri. Ketergantungan tersebut menyebabkan dampak negatif bagi sistem pertahanan dan keuangan negara.

"Kalau saya melihat Pak Jokowi punya visi ke depan. Jadi punya pemahaman yang lebih baik," ujar Ketua Pokja 8 Bidang Sipil Militer, Edy Prasetyono, Senin(1/4/2019).

Sehingga, lanjut Edy pembangunan industri pertahanan merupakan sebuah solusi atas hal itu.

Baca: Remaja 15 Tahun Susupi Situs KPU Sebulan Lalu, Pernah Bobol NASA, BCA, Mandiri dan Bank Jateng

Dengan membangun industri pertahanan, ia meyakini banyak negara akan menjalin kerjasama investasi dengan Indonesia dalam bidang pertahanan.

“Kalau melihat gagasannya kemarin itu tampaknya Pak Jokowi ingin mengubah cara pikir kita jangan hanya melihat pengadaan alutsista atau modernisasi (pertahanan) itu dari sekedar spending, tapi bisa menjadi investasi,” ujarnya.

Terkait investasi pertahanan, Edy menjelaskan ada tiga hal yang sejatinya telah dilakukan pemerintah saat ini.

Pertama, ia melihat pemerintah sudah banyak melakukan riset untuk kepentingan industri pertahanan dalam negeri.

Kedua, ia berkata pemerintah telah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk memproduksi alutsista.

Misalnya, ia menyebut Indonesia menjalin kerjasama dengan Korea Selatan dalam membuat pesawat tempur dan dengan Turki membuat tank harimau.

“Yang ketiga itu melalui alih teknologi, misalnya adalah pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan. Jadi kita beli, lalu tenaga kita dididik di sana agar suatu saat diharapkan PT PAL bisa membuat sendiri. Jadi ada transfer pengetahuan teknologinya,” ujar Edy.

Selain membangun industri pertahanan, ia juga mengaku sepakat dengan langkah pemerintah Jokowi yang membangun satuan baru di wilayah terluar.

Selain mengubah paradigma pertahanan domestik, ia mengatakan satuan di wilayah terluar itu membuktikan pemerintah memahami bahwa pertahanan Indonesia telah didasari atas pertimbangan geopolitik dan geostrategi.