TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku adanya temuan cap jempol saat membuka 400 ribu amplop yang disita saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso.

Hal ini dikatakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/4/2019) malam.

"Memang ada stempel atau cap tertentu di amplop tersebut. Yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut. Sejauh ini begitu," kata Febri.

Saat ini, KPK mulai membuka 82 kardus dan 2 kotak wadah plastik yang berisikan 400 ribu amplop uang dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

"Pengecekan sedang dilakukan selama beberapa hari ini."

"Sampai sore ini masih dilakukan pengecekan untuk kardus ketiga."

"Jadi satu per satu amplop tersebut dibuka dan kemudian uangnya dihitung," kata Febri.

Baca: KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Suap Bowo Sidik Pangarso

Baca: Akbar Tanjung Jamin Bowo Sidik Pangarso Mendapat Sanksi dari Partai Golkar

Baca: Kena OTT KPK, KPU Tunggu Surat DPP Golkar untuk Coret Bowo Sidik dari DCT Pemilu 2019

Hasil perhitungan itu nantinya akan menjadi informasi yang dituangkan dalam berkas acara dalam kasus ini.

Febri menjelaskan, pihaknya tentu membutuhkan waktu untuk menuntaskan pembongkaran kardus lainnya.

"Dari yang sudah dibuka berisi uang Rp 20.000 dan sebagian kecil ada uang dalam pecahan Rp 50.000."

"Untuk jumlah sampai saat ini sekitar Rp 246 juta yang sudah dikeluarkan dari amplop tersebut," ujarnya.

Menurut Febri, sejauh ini amplop uang tersebut diduga akan dibagikan oleh Bowo Sidik kepada warga.

Pembagian itu demi kepentingan pencalonan Bowo sebagai calon anggota DPR di Pemilu 2019.

Baca: OTT Bowo Sidik, Dahnil Sindir KPK: Kenapa Tak Buka 400 Ribu Amplop yang Ada Kode Capres Tertentu?

Baca: Jubir BPN: Aneh, KPK Tidak Seperti Biasanya Saat Tangani Kasus OTT Bowo Sidik ‎Pangarso

"Dari bukti-bukti, dari fakta-fakta hukumnya yang ditemukan sejauh ini yang bisa dikonfirmasi dan kami temukan fakta hukumnya amplop tersebut diduga akan digunakan pada serangan fajar pada proses pemilu legislatif pada pencalegan BSP (Bowo Sidik)," kata dia.

Febri menegaskan, pihaknya tak ingin berspekulasi dengan temuan cap tersebut.

Ia juga meminta kepada publik agar memisahkan proses hukum terhadap Bowo dengan kepentingan politik Pemilu 2019.

"Kami juga berharap proses hukum ini dilihat oleh semua pihak secara independen sebagaimana proses hukum yang diatur di hukum acara yg berlaku."

"KPK mengingatkan semua pihak tidak mengaitkan KPK dengan isu politik praktis karena yang dilakukan proses penegakan hukum," sambung Febri.

Dalam kasus ini, Bowo diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dolar AS.

Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG.

Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.

Di sisi lain, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut.

Sebab, KPK menemukan 400 ribu amplop berisi pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 dalam 82 kardus dan 2 kotak wadah plastik.

Nilainya diperkirakan mencapai Rp 8 miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Mulai Buka Kardus Berisi 400.000 Amplop Uang Serangan Fajar Bowo Sidik"