TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi berharap Indonesia turut berperan untuk mensukseskan program Makkah Route 2019.

Makkah Route merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon jemaah haji. 

Program Makkah Route meliputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.

Kebijakan ini bukan hanya mempermudah jamaah haji untuk melakukan proses kedatangan ke Arab Saudi, tapi juga mempermudah jamaah untuk langsung menuju penginapan  setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.

Hal ini disampaikan Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi, saat bertemu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, di Jakarta. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mensukseskan program Makkah Route pada tahun lalu. Kami berharap sukses yang sama terulang di tahun 2019," terang Khaled Al Aloteibi, Senin (08/04/2019) petang. 

Dalam pertemuan tersebut turut menyertai Khaled, Wakil Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Hussein Al Sharif beserta jajarannya.

Tampak hadir mendampingi Menag Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali dan jajarannya, perwakilan Ditjen Imigrasi, Kemenlu dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya. 

"Ini adalah pertemuan lanjutan demi memberi kemudahan bagi jemaah haji Indonesia. Ada beberapa catatan kami untuk bisa disinergikan dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung suksesnya penyelenggaran ibadah haji tahun 2019," katanya.

Khaled Al Aloteibi juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan jadwal keberangkatan yang jelas selama 24 jam, untuk memudahkan petugas Arab Saudi yang bekerja di Indonesia memonitor secara rinci.

"Ada juga hal lain yang perlu dipenuhi yakni visa petugas Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik selama di Indonesia. Pada tahun lalu kami mendapati kesulitan akses petugas kami di bandara di Indonesia dan kami berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia atas kelancaran petugas kami dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menag menyampaikan kesiapannya untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenlu, Imigrasi maupun Angkasa Pura guna memfasilitasi tugas Pemerintah Arab Saudi.

"Kami di Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenlu, Imigrasi dan pihak Angkasa Pura untuk bisa memenuhi beberapa permintaan yang disampaikan dalam pertemuan ini seperti adanya terminal khusus, ruang khusus pengambilan visa, biometrik termasuk kemudahan visa yang harus disiapkan oleh petugas Saudi Arabia di sejumlah bandara dan embarkasi," kata Menag.

Menag mengaku bersyukur dengan penerapan kebijakan tersebut. Untuk mempercepat proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sejak tahun 2018 lalu proses rekam biometrik jemaah haji mulai dilakukan di Indonesia.

"Kalau tahun lalu jemaah haji yang berangkat dari Jakarta saja yang bisa menikmati fasilitas fast track, kami berharap tahun ini jemaah haji kita bisa merasakan kemudahan tersebut disejumlah bandara," harap Menag.

Menag juga berharap tahun 2019 ada peningkatan terkait peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia untuk bisa mendapatkan kemudahan dibanding tahun sebelumnya.

Terkait dengan rekam biometrik calon jemaah haji, Menag berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut. Sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sulit terjangkau. 

Misalnya lanjut Menag di Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT dan Sulawesi Barat perlu dilayani oleh biometrik yang sifatnya mobile.

Usai pertemuan Menag dan delegasi Kerajaan Arab Saudi saling bertukar cinderamata sebelum melanjutkan pertemuan dengan pihak Imigrasi dan Angkasa Pura guna membahas kerja sama dalam melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 2019.