TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kementerian Pertahanan RI menandatangani proyek pengadaan alutsista dan jasa konstruksi bersama  senilai Rp 2,1 triliun dan Rp 1,4 miliar di GRHA Bandung, Jawa Barat pada Jumat (12/4/2019).

Total kontrak yang ditandatangani sebanyak 25 kontrak yang terdiri dari 18 kontrak pengadaan alutsista dan tujuh kontrak jasa konstruksi dengan total nilai kurang lebih Rp 2,1 triliun dan USD 1,4 miliar.

Dalam penandantangan kontrak tersebut terdapat kerjasama berupa konsorsium kapal selam antara PT PAL dan Daewoo Shipbuilding Marine and Engineering (DSME) Korea Selatan yang merupakan tindak lanjut pengadaan kapal selam sebelumnya.

Delapan belas kontrak pengadaan alutsista yang ditandatangani tersebut bernilai kurang lebih Rp 2 triliun dan USD 1,4 miliar.

Perusahaan yang menandatangani pengadaan alutsista antara lain PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT Dahana, PT Merpati Wahana Raya, PT Mega Perkasa Engineering, PT Bandar Abadi, dan PT Prasandha Dumayasa.

Sedangkan untuk tujuh kontrak konstruksi yang ditandatangani bernilai kurang lebih Rp 106, 2 miliar.

Perusahaan penyedia jasa konstruksi yang mennandatangani kontrak tersebut antara lain PT Surya Manunggal Wisesa, PT Andika Cakra Pratama, PT Sasana Anugerah Sejati, PT Nina Artha Proganda Putri PT Sinar Fajar Baru, PT Madyathika, dan PT Dinasti Raja Sejagat.

Untuk kontrak pengadaan alutsista tersebut ditandatangani oleh PLT Kabaranahan Kemenhan Brigjen TNI Bambang Kusharto dengan para penyedia alutsista.

Sedangkan untuk kontrak konstruksi ditandatangani oleh Kapuskon Baranahan Kemenhan Brigjen TNI GH Basworo dengan para penyedia jasa konstruksi.

Baca: PKB Berhasil Perjuangkan Hasil Munas-Konbes NU Jadi Resolusi CDI

Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang menjadi saksi penandatanganan kontrak tersebut dalam sambutannya memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kabaranahan untuk mempercepat penyerapan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan.

Hal itu disampaikan Ryamizard di Grha Pindad, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (12/4/2019).

"Dengan momentum ini saya memerintahkan kepada Sekjen Kemhan dan Kabaranahan Kemhan untuk terus mengakselerasi penyerapan anggaran alutsista Kemhan agar penyedia barang BUMNIS dan BUMS dapat mendukung kebutuhan alutsista TNI dengan cepat dan tepat sasaran," kata Ryamizard.

Ia berharap, semua pihak yang telah menandatangani kontrak dapat memegang komitmennya secara profesional sehingga Indonesia ke depan dapat memiliki industri pertahanan yang mandiri.

"Harapan kita ini bisa dipegang terus komitmennya. Jadi sehingga kita betul-betul profesional dan ke depan, kita tidak lama lagi punya industri pertahanan yang mandiri. Selain mandiri ke dalam, tapi juga sebagai penopang ekonomi nasional," kata Ryamizard.

Ia menilai penandatanganan kontrak tersebut adalah sebuah terobosan dan dibuat secara transparan.

"Ini terobosan, disatukan semuanya. Harapannya ini bisa selesai di Pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian kita dengan demikian transparan, KPK, BPK, dan lain-lain, bisa periksa. Itu juga bisa diajukan secara online untuk bangun barak, asrama, dan lainnya," kata Ryamizard usai acara.

Direktur Utama Pindad Abraham Mose selaku tuan rumah acara tersebut mengatakan, acara itu adalah penandatanganan kontrak tercepat yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI dan

"Acara ini adalah acara terbesar di tahun ini karena merupakan acara penandatanganan tercepat yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Industri Pertahanan," kata Abraham.