TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tak melakukan pawai, syukuran ataupun mobilisasi massa pasca melakukan pencoblosan. 

Menurutnya, mobilisasi massa itu dapat menimbulkan provokasi kepada pihak lain.

Ia pun menegaskan Polri hanya mengakui penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga pihaknya berlandaskan pada UU Nomor 9 Tahun 1998.

"Meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai syukuran atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan karena nanti akan memprovokasi pihak yang lainnya. Lebih baik kita tetap menjalankan kegiatan dengan baik, tenang," ujar Tito, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Selain itu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut menuturkan jika mobilisasi massa dilarang dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Baca: Prabowo Direncanakan Naik Kuda ke TPS, Fadli Zon: Keren

Masalah sengketa pemilu, kata dia, dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan bukannya melalui mobilisasi massa. Tito menegaskan pihaknya juga tak memberikan izin mobilisasi massa. 

"Kalau ada hal yang dianggap anggap tidak sesuai Undang-Undang ada mekanismenya untuk para petugas ada Bawaslu dan juga nanti ada proses MK kalau ada hal yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau ada mobilisasi massa maka Polri tidak memberikan izin," pungkasnya.