TRIBUNNEWS.COM - Mahfud MD memiliki pendapatnya sendiri soal sosok yang akan dipilih di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku, tak pernah percaya dengan visi misi peserta Pemilu 2019.

Menurut dia, visi misi peserta pemilu hanya bersifat formalitas saja dan sering tidak dikerjakan.

"Pertama, kadang kala yang buat sendiri enggak ngerti dan kalau ngerti pun enggak dilaksanakan juga."

"Itu kan hanya janji semata dan pasti menyembunyikan sesuatu yang jelek," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Baca: Mahfud MD: Saya Sejak Dulu Tidak Percaya Visi Misi Kandidat Presiden Maupun DPR

Baca: Bertemu Dahlan Iskan, Mahfud MD Mengaku Tak Menyinggung Soal Pandangan Politik Pilpres 2019

Baca: Yusuf Mansur Bertemu dengan Mahfud MD dan Gus Ipul

Dia tidak heran ketika banyak anggota DPR yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, apa yang disampaikan dalam visi misi berbeda dengan realisasinya.

Oleh karena itu, dia lebih percaya dengan rekam jejak peserta pemilu daripada visi misinya.

"Karena memang yang diumumkan dan dikerjakan tidak selalu sama."

"Makanya sekarang penting untuk mengecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak," ujar Mahfud.

Baca: Mahfud MD Ikut Marah Akun Dahlan Diretas dan 2,2 Juta Followersnya Hilang; Bisa Jadi Ingin Adu Domba

Baca: Mahfud MD Nilai Partisipasi WNI di Luar Negeri Meningkat di Pemilu 2019

Baca: Pasca-Nyatakan Dukung Prabowo dan Akun Twitternya Diretas, Dahlan Iskan Bertemu Mahfud MD Hari Ini

Pada era digital seperti sekarang, Mahfud berpendapat mencari rekam jejak peserta pemilu bukan hal yang sulit.

Rekam jejak bisa menjadi preferensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Pentingnya Pileg

Dalam diskusi ini, Mahfud juga menyampaikan pentingnya Pemilihan Legislatif.

Menurut dia, Pileg tidak kalah penting dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dia bercerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah ditanya alasan tidak mengambil kebijakan tertentu.

Menurut Mahfud, jawaban SBY ketika itu sangat sesuai dengan realita di lapangan.

"Menarik jawaban Pak SBY, dia bilang 'sudahlah sekarang sudah beda dengan zaman orba. Kalau dulu presiden berdeham saja seluruh rakyat berdeham. Sekarang enggak bisa. Saya mau itu, DPR enggak setuju. Saya setuju, DPR setuju, LSM yang enggak setuju'," kata Mahfud.

Itu menjadi salah satu bentuk pentingnya posisi anggota DPR dalam kehidupan bernegara.

Dia juga bercerita pengalamannya ketika masih menjabat sebagai ketua MK.

Kata dia, ketika itu banyak anggota DPR yang menjual undang-undang.

Saat menyusun undang-undang, mereka menjual pasal demi pasal kepada pihak yang menguntungkan.

"Mereka pura-pura bertengkar kalau sidang, malamnya mereka bertemu bandarnya di hotel. Lalu disepakati besok ini ya isinya," ujar dia.

Menurut Mahfud, pengalamannya itu menunjukkan pentingnya memilih anggota DPR yang berintegritas.

Oleh karena itu dia berharap masyarakat juga bisa serius dalam menentuk pilihan caleg nanti.

Ini satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

"Ya sudah itu kan kerjaan kita sendiri membangun demokrasi. Oleh sebab itu makanya jangan nanggung, kalau kita mau pilih DPR, itu lihat rekam jejaknya," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang mengimbau kepada masyarakat untuk mengutamakan rekam jejak saat menentukan pilihannya di Pemilu 2019.

Saut mengatakan, masa tenang yang ada saat ini bisa dimanfaatkan publik untuk melihat kembali rekam jejak calon yang akan dipilih.

"Karena ini sudah minggu tenang, maka pertama, masih ada waktu untuk kembali merenungkan track record yang akan dipilih, walau sudah ada pegangan siapa yang akan dipilih," kata Saut kepada Kompas.com, Senin (15/4/2019).

Saut menegaskan, pihaknya selalu menginginkan kontestasi politik yang cerdas dan berintegritas.

Oleh karena itu, upaya ini harus didukung oleh seluruh pihak, mulai dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat selaku pemilih.

Ia juga mengingatkan semua pihak untuk melawan politik uang.

Caranya, dengan peserta pemilu tidak memberi uang kepada pemilih dan penyelenggara.

Selain itu, penyelenggara dan pemilih juga harus menolak apabila ditawari uang oleh peserta pemilu.

"Money politic bisa menyerang siapa saja. Untuk itu agar dihindari. Termasuk menghindari money politic kepada penyelenggara pemilu," katanya.

Senada dengan Saut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga menginginkan Pemilu 2019 berjalan dengan adil dan jujur.

Caranya dengan menolak politik uang dan melihat rekam jejak.

"KPK mengimbau kepada masyarakat agar tidak meminta uang dan menolak pemberian uang dari calon legislatif," kata dia, Senin pagi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak daripada Visi Misi Peserta Pemilu 2019" dan "Pesan KPK jelang Pemilu: Telusuri Rekam Jejak, Tolak Politik Uang!"