Seperti melayani daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan hingga daftar pemilih khusus (DPK), syukur-syukur juga DPTb dan DPK ini syarat administrasinya lengkap, jika tidak, kata Ramlan, menimbukan dilema baru.

"Kalau pemilih sesuai DPT mah kan tinggal masuk, layani, selesai," kata Ramlan.

Usai tujuh jam melayani pemungutan suara, bukannya istirahat layaknya pekerja kantoran. Para petugas PPS ini langsung menggelar penghitungan suara manual, menghitung satu persatu surat suara di lima kotak suara yang terdiri dari kotak suara pilpres, pemilihan anggota DPD dan DPR RI, DPRD kota, kabupaten dan provinsi ‎ yang jumlahnya mencapai ribuan.

Baca: Jokowi Bicara Soal Pesan ke Prabowo, Luhut: Saya Sudah Menelepon

Baca: Soal Utusan Jokowi, Fadli Zon Sindir The Real President: Mau Ngomong Apa? Mau Bahas Apa Coba?

"Kalau satu kotak suara ada 250 DPT, maka jika lima kotak suara sudah ada 1.250 surat suara. Dan itu dibuka, dicek tanda coblosan dan dihitung satu persatu‎. Anda bisa bayangkan jika dalam satu TPS, DPT-nya lebih dari 250," ujarnya.

Syukur-syukur jika penghitungannya sesuai. Tidak jarang, usai dihitung, jika misalnya surat suara ada 250 setelah dihitung, tidak jarang bertambah atau bahkan berkurang. Konsekuensiny harus dihitung ulang.

"Dan penghitungan suara di lima kot‎ak suara itu harus dihitung ulang," katanya.

Pascapenghitungan, mereka‎ pun harus menyusun kelengkapan administrasi di formulir model C secara manual. Ia mencontohkan, model C untuk Pilpres mencapai 8 eksemplar, untuk level DPR, DPRD kota, kabupaten dan provinsi 22 eksemplar dan DPD RI sebanyak 55 eksemplar.

"Semuanya ditulis manual. Jadi petugas PPS berakhir kerjanya setelah suara dilimpahkan ke level kelurahan atau desa," ujarnya.

Di luar itu, diakui Ramlan, para petugas PPS saat ini bekerja di tengah post truth (pasca kebenaran) Pemilu 2019. Menurut Ramlan, jauh hari, penyelenggara pemilu kerap dituding tidak netral hingga berbuat curang.

"Sedikit banyak itu memengaruhi psikologis para petugas PPS," ujar dia. KPU Jabar sendiri menyebut sudah ada 12-an petugas PPS yang meninggal karena kelelalahan.

"Maka tidak salah jika kita menyebut mereka sebagai pahlawan demokrasi Pemilu 2019," ujar Ramlan.

Tribun juga mewawancarai Agus (40), Ketua KPPS di Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung ‎pada Jumat (19/4) malam di Kantor Kecamatan Lengkong, Jalan Talaga Bodas. Di sela menerima kunjungan Kapolrestabes Bandung dan Dandim Tabes, mukanya tampak sayu.

"Seminggu terakhir ini sibuk pak, kerjaan sudah selesai tapi saya kesini untuk persiapan pleno PPK," ujar Agus.

Baca: Caleg PDI Perjuangan Meninggal Dunia Usai Mengetahui Dirinya Kalah dalam Pemilihan Legislatif Daerah

Ia tidak heran dengan kabar banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya karena kelelahan. Toh, kata dua, tugasnya memang berat.