Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mulai 1 Mei 2019 ini, Indonesia resmi menjabat Ketua Dewan Keamanan (DK) PBB.

Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB sendiri akan mengambil tema 'Investing in Peace Including Safety and Performance of UN Peace Keeping'.

Hal tersebut disampaikan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu, Grata Endah Werdaningtyas, beberapa waktu lalu, di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat.

Grata mengatakan, ada beberapa tolak ukur, Indonesia mengambil tema tersebut.

Pertama, misi perdamaian PBB masih merupakan tools yang paling kuat dari Dewan Keamanan PBB untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional.

Baca: BNPB Berikan Bantuan Dana Siap Pakai Rp 2,25 M untuk Penanganan Banjir dan Longsor Bengkulu

Baca: Politisi PDIP: Baru Kemarin PAN Serang Jokowi, Hari Ini Bicara Peluang Gabung Koalisi, Etis Tidak?

Baca: Ma’ruf Amin Ditanya Soal Jatah Menteri untuk Kader NU, Ini Jawabannya

Baca: Kenapa TNI AL Tidak Lepaskan Tembakan saat Kapal Perang Indonesia Ditabrak Vietnam?

Kedua, Indonesia telah memiliki rekam jejak terkait tema yang bersangkutan.

Indonesia diketahui, sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar di dunia yakni menduduki urutan 8 dari 124 negara penyumbang pasukan PBB.

"Dan bulan Maret ini kita sudah pecah telor dalam artian untuk pertama kalinya kita mengirimkan lebih dari 100 peace keeper perempuan. Ini suatu yang luar biasa dan ini juga sejalan dengan keinginan sekjen PBB untuk melibatkan, mempromosikan perlibatan dan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan," kata Gatra.

Ia mengatakan, Indonesia telah menyiapkan beberapa agenda dalam kepemimpinan ini, di antaranya open debate on peace keeping dan akan mengeluarkan presidential statement, salah satu outcome untuk meng-address masalah pelatihan dan kapasitas peace keeper.

"Lalu juga kesempatan ini juga akan dipakai oleh Indonesia untuk mendukung kampanye Indonesia untuk pencalonan dewan HAM," ujar dia.

Dijadwalkan pula, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan hadir di New York pada 6-9 Mei 2019, untuk memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan PBB pada tanggal (7/5).

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun lalu, setelah mendapat 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.

Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.

Dalam situs resmi PBB, negara-negara anggota bergantian setiap bulan pada tahun ini untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan.

Giliran diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.

Sejak awal 2019, republik Dominika, Guinea Khatulistiwa, Perancis, dan Jerman, telah bergantian menjabat.

Setelah Indonesia, Ketua Dewan Keamanan PBB akan dipegang oleh Kuwait, Peru, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Inggris, dan AS.

Dikutip dari Wikipedia, Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Kemanan untuk:

1. menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;

2. merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;

3. meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatic;

4. melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun.

10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya.

Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.