Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sepakat ibu kota dipindahkan ke wilayah Kalimantan.

Hal tersebut dinyatakan Ekonom LIPI, Agus Eko Nugroho saat jumpa pers di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Menurutnya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan memunculkan daerah baru yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat.

Baca: Transjakarta Tambah Layanan Bus Terintegrasi MRT

Selain itu, ia juga sepakat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyatakan Kalimantan cenderung aman dari bencana alam, khususnya gempa bumi.

"Ya Kalimantan bisa jadi daerah baru yang punya economic growth bagus. Selain itu, di sana juga lepas dari ring of fire kan. Ya seharusnya pemindahan ibu kota ini sudah jadi concern jauh sebelum sekarang," kata Agus.

Agus menambahkan, pemindahan ibu kota negara tidak akan memberikan dampak buruk pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Baca: Aturan Ojek Online Berlaku Mulai Besok di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar

Alasannya, Jakarta sebagai kota bisnis sudah mapan dari infrastruktur hingga jaringan ekonomi digital.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menegaskan, ibu kota negara akan dipindah ke luar Jawa.

Pernyataan tersebut ditanggapi BNPB dengan memberikan rekomendasi tempat yang aman bencana alam sebagai ibu kota negara baru, yaitu wilayah Kalimantan.

Baca: Selain Bupati Talaud, Ini Daftar 9 Kepala Daerah Wanita yang Tersandung Kasus Korupsi

Sinyal Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan ada tiga kandidat wilayah yang bakal menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara, yakni Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan kok di tengah tengah. Kira kira itu lah," papar Jokowi usai meninjau buruh di PT KMK Global Sports I, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).

Tiga kandidat wilayah itu merupakan kelanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Baca: Real Count Pilpres 2019, Satu Kecamatan di Surabaya Menangkan Jokowi, Selisihnya Telak dari Prabowo

Meski sudah ada tiga kandidat, Jokowi menegaskan mana yang bakal dipilih belum diputuskan dalam rapat.

Ini lantaran pemerintah masih melakukan pengkajian dari semua aspek mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, kebencanaan dan lainnya.

"Memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan daya dukung lingkungan, air seperti apa, mengenai kebencanaan banjir gempa bumi seperti apa," ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan pemerintah masih perlu membahas pengembangan ibu kota ke depan sehingga diperlukan adanya perhitungan yang matang.

Baca: PAN Bantah Minta Jatah Pimpinan MPR ke Jokowi

"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu nanti disampaikan ke saya nanti saya putuskan," tegas dia.

Terakhir Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa, karena pemerintah memikirkan puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang.

Selain itu, pemerintah juga menilai alasan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa karena Pulau Jawa sudah padat penduduk.

"Kita memiliki 17ribu pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindahnya," tambah Jokowi.