TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta akan terwujud suatu hari.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com pada Selasa (29/4/2019), Jokowi pun menekankan persiapan yang matang demi mewujudkannya.

Bahkan, Jokowi pun sudah memutusakan Ibu Kota akan dipindah ke luar pulau Jawa.

Hal ini disampaikan melalui rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/4/2019).

Sebelumnya ada tiga alternatif yang diajukan kepada Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta namun di daerah seputaran Istana dan Monas dibut khusus untuk kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Baca: Wacana Lokasi Pengganti Ibu Kota RI, dari Palangkaraya Hingga Mamuju

Baca: Bagikan Momen Pelantikan Walikota Madiun dan Kediri, Arumi Bachsin: Deg-degan, Dengkul Lemes

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan ada di satu tempat dan menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintaha pindah ke luar Jakarta namun tetap masih dalam radius 60-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.

Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Lalu bagaimana tanggapan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta terkait rencana ini?

Simak tanggapan-tanggapan Anies yang dirangkum Tribunnews.com dari Kompas.com pada Selasa (29/4/2019).

Simak selengkapnya di sini!

Tidak mengurangi masalah di Jakarta

Menurut Anies Baswedan, dipindahkannya Ibu KOta dari Jakarta tidak akan mengurangi permasalahan di Jakarta.

"Masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan dan ini menjadi komitmen dari pemerintah kita semua berkomitmen bahwa rencana pemprov untuk melakukan pembagunan masif itu tetap akan dijalankan," ucap Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Dalam paparan rapat terbatas Presiden dan jajarannya disebutkan bahwa yang akan dipindah hanyalah aspek pemerintahan administrasi.

Kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.

"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.

Jakarta akan tetap macet

Anies juga mengatakan bawah pemindahan Ibu Kota dari Jakarta tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," kata Anies.

Anies menjelaskan bahwa pengguna transportasi di Jakarta dibagi menjadi tiga unsur, yaitu rumah tangga, swasta, dan pemerintah.

Menurutnya yang berpindah hanyalah pemerintahan dan tidak akan berpengaruh pada kemacetan di Jakarta.

"Di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Kalau pun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan, kemudian dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8 sampai 9 persen," ucap dia.

Anies pastikan pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan

Meski akan dipindah, Anies memastikan rencana pemindahan ini tak membuat pembangunan di DKI berhenti.

Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Presiden juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota dipindah ke luar Jawa.

Presiden menegaskan hal ini dalam rapat.

Baca: Tertarik Usaha di Jakarta, Investor Singapura Manfaatkan Jakarta Investment Centre

Baca: Banjir Setinggi 30 Cm Rendam Sebagian Wilayah Cipinang Melayu

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah. Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

(Tribunnews.com/Kompas.com/Natalia Bulan R P)