TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mendadak mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (30/4) sore.

Ia menemui Presiden Joko Widodo usai sehari sebelumnya dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan penerimaa suap dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kedatangan Imam ke Istana Kepresidenan pukul 15.50 WIB itu tidak terjadwal dalam agenda resmi kepresidenan yang diberikan kepada media.

Jokowi juga tidak dijadwalkan untuk menghadiri acara lain karena dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boyolali, Jawa Timur, pukul 19.00 WIB.

Baca: Saksi: Imam Nahrawi Minta Alfitra Salam Siapkan Uang

Baca: 7 Kepala Daerah Perempuan yang Ditangkap KPK: Bupati Talaud hingga Ratu Atut

Baca: Tradisi Ziarah Kubur Jelang Puasa, Pernahkah Nabi Melakukannya? Ini Penjelasan Ustaz Abdul Somad

Pantauan Tribun, Imam keluar dari pintu masuk kawasan Kantor Presiden didampingi ajudannya pada pukul 15.50 WIB itu. Dia berjalan dengan tergesa-gesa menghindari awak media. Menteri asal PKB itu mengaku kedatangan sehari pasca-sidang kasus KONI ini sebatas 'silaturahmi'.

"Silaturahim," kata Imam Nahrawi yang langsung menaiki mobil dan menutup pintu serta kaca mobilnya.

Sehari sebelumnya, Imam Nahrawi selaku Menpora dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke persidangan kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KONI di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Imam dikintai keterangan sebagai saksi kasus tersebut untuk terdakwa Bendahara Umum KONI Johny E Awuy.

Dalam kesaksiannya, Imam mengaku pernah menerima proposal dari KONI terkait pendampingan terkait Asian Games dan Asian Para Games sebesar Rp 25 miliar pada 6 Desember 2018. Namun, ia mendisposisikan kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana, untuk mempelajari dan memproses proposal tersebut.

Imam mengaku tidak mencari tahu lebih dalam maupun mengawasi dana hibah tersebut.

Ia mengatakan dirinya sebagai menteri tetap mengawasi dana hibah yang diberikan ke beberapa organisasi. Akan tetapi untuk dana hibah KONI, ia mengaku tidak melakukan pengawasan dan tak tahu menahu terkait hal itu.

Imam Nahrawi sempat ditegur hakim lantaran dianggap tidak cepat bertindak setelah sejumlah bawahannya ditangkap KPK.

Ini diawali dari Hakim Bambang yang menanyakan mengenai hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Kemenpora setelah OTT oleh KPK.

Menjawab itu, Imam Nahrawi mengaku belum ada tindak lanjut mengenai pemeriksaan internal Kementeriannya mengenai kasus dugaan suapp tersebut. "Berarti saudara sama sekali tidak peduli dengan uang negara yang sudah banyak hilang," tegur Hakim Bambang.

Imam Nahrawi menyatakan sejauh ini yang dilakukan hanya evaluasi mengenai proposal pengajuan anggaran.

Kasus ini bermula dari penangkapan sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Selasa, 18 Desember 2018. Setelah penangkapan itu, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Dua di antaranya adalah Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy sebagai tersangka pemberi suap.

Tiga orang tersangka lain dari Kemenpora, yaitu Deputi IV Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen di Kemenpora, Adhi Purnomo dan Staf Kementerian Kemenpora Eko Triyanto. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Nama Imam Nahrawi sendiri disebut menjadi salah satu pihak yang menerima uang Rp 1,5 miliar. Hal itu diketahui dari 23 daftar nama penerima fee dana hibah Kemenpora kepada KONI.

Nama Imam ditulis dengan inisial M, dijajaran paling atas penerima fee. Menurut Fuad daftar nama itu ditulis atas perintah Ulum. Namun, Imam membantahnya. Namun, hal itu dibantah oleh Imam Nahrawi.

Bantah Mengundurkan Diri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah kabar kedatangan Imam Nahrawi ke Istana Kepresiden itu adalah untuk menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Menpora kepada Presiden Jokowi.

"Itu info hoaks. Saya sudah konfirmasi ke mas Imam," ujar Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding.

Menurut Karding, kedatangan Imam Nahrawi bertemu Jokowi guna melaporkan rencana SEA Games 2019 di Filipina, pada November 2019 mendatang. "Mas Imam ke istana melaporkan rencana SEA Games 2019 di Filiphina," jelas Karding. (tribun network/fel/coz)