TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap Jakarta akan dipersiapkan menjadi pusat perdagangan seperti New York, di Amerika Serikat. 

JK berpandangan, pemisahan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan memang diperlukan, seperti halnya di Amerika Serikat.

"Jakarta ini bagaimana menjadi kota dagang yang fokus kayak New York. Jadi nanti cita-cita ke depan seperti itu Jakarta. Ada Washington jadi Ibu kota yang lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lainnya masyarakat itu," ujar JK  di Istana Wapres Merdeka Selatan,Selasa (30/4).

Sejauh ini, JK mengatakan, belum ada keputusan di mana ibu kota atau pusat pemerintahan, akan dipindah.  JK menerangkan, ada beberapa tolak ukur yang perlu dipertimbangkan, untuk memindahkan ibu kota seperti, letaknya harus strategis, penduduknya mempunyai toleransi yang baik, harus bersifat nasionalisme

"Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil. Baru dalam tahap studi, belum ada persiapan fisik, karena tempat pun belum dipilih," kata dia.

Baca: Sempat Diisukan Tewas, Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi Muncul Kembali dalam Video Propaganda

Baca: Presiden KSPSI: Jangan Percaya Hoax Aksi May Day Akan Rusuh

Baca: Fotografer Ini Tak Sengaja Temukan Foto Lawas Jokowi Cium Tangan Gus Dur, Caption Foto Jadi Viral!

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta. Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) Presiden Jokowi mengungkapkan, tiga kandidat wilayah yang bakal menjadi lokasi pemindahan ibu kota. Ketiganya  yakni  Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

"Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang.  Di Kalimantan kok di tengah tengah. Kira kira itu lah," ujarnya usai meninjau buruh di PT KMK Global Sports I, Keluraham Talagasari, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten.

Tiga kandidat wilayah itu merupakan kelanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) dua hari lalu.

Meski sudah ada tiga kandidat, Jokowi menegaskan mana yang bakal dipilih belum diputuskan dalam rapat. 

Ini lantaran pemerintah masih melakukan pengkajian dari semua aspek mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, kebencanaan dan lainnya.

"Memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana bagaimana mengenai lingkungan daya dukung lingkungan, air seperti apa,  mengenai kebencanaan banjir gempa bumi seperti apa," ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan pemerintah masih perlu membahas pengembangan ibu kota ke depan sehingga diperlukan adanya perhitungan yang matang.

"Kemudian nanti pengembangan ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi harus dirampungkan dulu nanti disampaikan ke saya nanti saya putuskan," tegas dia.

Jokowi memastikan pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa, karena pemerintah memikirkan puluhan tahun atau ratusan tahun yang akan datang. 

Selain itu, pemerintah juga menilai alasan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa karena Pulau Jawa sudah padat penduduk.

"Kita memiliki 17ribu pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindahnya," tambah Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan  keputusan pemerintah memindah ibukota Jakarta ke luar Jawa tidak memengaruhi pembangunan Jakarta.

Ia menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis  karena yang dipindah ke luar Jawa hanya pusat pemerintahan Indonesia.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden.

Duta Besar Australia Untuk Indonesia, Gary Francis Quinlan usai bertemu Anies Baswesdan  mengatakan bahwa rencana pemindahaan Ibu Kota sebenarnya tak hanya dibahas saat ini saja. Melainkan sudah dibahas sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno beberapa puluh tahun lalu. 

"Terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut. Saya sendiri mendengar kabar itu dari pemerintah kemarin, dan ini menarik perhatian banyak orang. Isu ini sudah dibahas sejak dulu bahkan ketika era presiden Sukarno," kata Gary.

Sebagai anggota diplomatik, Gary mengaku menunggu kepastian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia soal rencana tersebut.

Apalagi, rencana ini masih dalam tahap pembahasan saja dan belum diputuskan. Ia pun mengaku akan menunggu undangan terkait apabila nantinya diundang untuk membicarakan rencana perpindahan tersebut.

"Bagi saya sebagai diplomat, kami menunggu keputusan Indonesia soal pemindahan Ibu Kota dan tentu juga menunggu undangan dari pemerintah terkait hal tersebut. Hal ini merupakan wewenang pemerintah Indonesia dan kita akan menerima keputusan yang diambil," katanya.

Kepada wartawan, Gary mengaku berat meninggalkan DKI Jakarta. Meski begitu ia mengatakan akan tetap menyetujui apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.

Menengok berbagai aspek budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia, Gary meyakini bahwa daerah manapun yang nantinya dipilih oleh Pemerintah sebagai Ibu Kota negara, merupakan tempat yang nyamam untuk ditinggali oleh seluruh masyarakat, termaksud dengan anggota diplomatik.

"Saya sendiri ingin tetap di Jakarta, tapi ya tergantung. Karena Indonesia adalah negara yang fantastis seperti dalam promosi pariwisatanya, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menakjubkan. Indonesia itu sangat nyaman untuk ditinggali sehingga dimanapun kita berada di Indonesia, kita tetap nyaman," paparnya. (tribun network/rin/ther/sen/tribun jakarta)