TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati telah merampungkan pemeriksaannya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diperiksa selama 5 jam oleh penyidik, Nicke yang keluar dari gedung KPK pukul 15.08 WIB memilih tidak bicara banyak seputar hasil pemeriksaan.

"Tadi saya ditanya kurang lebih sama dengan yang ditanyakan sebelumnya, sebagai mantan direktur di PLN, itu saja," ucap Nicke di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Diketahui, pada hari ini Nicke menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Ia diperiksa untuk tersangka Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir.

Sekadar informasi, Nicke diperiksa kapasitasnya sebagai mantan pejabat PT PLN.

Diketahui, sebelum menjabat Dirut Pertamina, Nicke pernah mengemban sejumlah posisi strategis di PT PLN, seperti Direktur Niaga dan Managemen Resiko, Direktur Perencanaan Korporat, dan Direktur Pengadaan Strategis 1.

Bahkan, nama Nicke sempat mencuat dalam persidangan perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam persidangan terhadap Johannes Kotjo dan Eni misalnya, Nicke yang saat itu menjabat Direktur Perencanaan PT PLN diketahui pernah menghadiri pertemuan pertama membahas proyek PLTU Riau-1 di Hotel Fairmont Jakarta.

Baca: Jokowi Belah Duren Bersama Warga Bendungan Gondang

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Eni, Sofyan, Kotjo dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Supangkat Iwan Santoso.

Selain itu, Nicke bersama Supangkat Iwan juga pernah dipanggil ke ruangan Sofyan Basir dan diperkenalkan dengan perwakilan China Huadian Engineering Company (CHEC) yang menjadi investor dalam proyek senilai USD 900 juta tersebut.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri mengaku belum dapat menyampaikan materi yang bakal didalami tim penyidik saat memeriksa Nicke. Hal ini lantaran pemeriksaan tersebut belum terjadi.

"Pemeriksaan belum dilakukan jadi belum saya sampaikan. Terkait fakta persidangan silakan dicermati," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.