KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah Sebagai Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi
KPK menetapkan Wali kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka dugaan suap terhadap mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia diduga turut andil dalam perkara dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.
Selain itu, Zulkifli diduga juga menerima gratifikasi.
Baca: Isu Arah Koalisi Demokrat Menghangat Usai Jokowi Bertemu AHY: Begini Respons Sejumlah Politikus
"Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan ZAS, Walikota Dumai 2016-2021 sebagai tersangka pada 2 perkara," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).
Untuk perkara suap, Zulkifli diduga memberikan Rp 550 juta kepada Yaya Purnomo untuk mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P tahun 2017 dan APBN tahun 2018 Kota Dumai.
Sedangkan untuk perkara kedua yaitu gratifikasi, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.
Baca: Kerap Perang Komentar dengan Andi Arief, Mahfud MD: Di Medsos Orang Mengira Kami Musuh
Laode menyebut awalnya Zulkifli menemui Yaya pada Maret 2017.
Dalam pertemuan itu ia meminta bantuan Yaya mengawal proses pengusulan DAK untuk Pemkot Dumai.
"Dan dalam pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee dua persen," ungkapnya.
Kemudian sejumlah usulan DAK untuk Pemkot Dumai disetujui. Zulkifli pun memberikan suap pada Yaya secara bertahap.
Untuk perkara pertama, ia disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk perkara kedua, Zulkifli dijerat dengan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca: Infused Water Isi Lemon dan Madu Jadi Rahasia Sandiaga Uno Tetap Sehat dan Bugar Saat Masa Kampanye
Zulkifli sendiri merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.
Sebelumnya, ada empat orang yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, yaitu mantan Anggota DPR Amin Santono, mantan Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, perantara Eka Kamaludin dan pengusaha Ahmad Ghiast.
Dalam perkembangan kasus ada tiga orang yang dijerat dan kasusnya yang masih di tahap penyidikan yaitu anggota DPR Sukiman, Plt Kadis PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba, dan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman.
Geledah rumah dan kantor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya giat yang dilakukan di Dumai, Riau, Jumat (26/4/2019) pagi.
"Kami konfirmasi, benar ada tim KPK yang ditugaskan di Dumai hari ini. Melakukan penggeledahan di 2 tempat, yaitu rumah dan kantor Wali Kota Dumai," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (26/4/2019) malam.
Dari rumah dan kantor Wali Kota Dumai Zulkifli As, tim KPK menyita sejumlah dokumen.
"Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran," ungkap Febri.
Baca: Sepuluh Terapis Profesional di War Room TKN Bantu Relawan Agar Tetap Prima Input Data C1
"Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat konferensi pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim dilakukan," imbuhnya.

Sekadar informasi, politisi Partai NasDem itu pernah diperiksa KPK di Jakarta pada Agustus 2018.
Saat itu dia dimintai keterangan KPK di Jakarta terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018.
Zulkifli mengaku tak tahu aliran uang kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.
Baca: Kena Tilang Gegara tak Pakai Helm, Wanita Ini Malah Ngamuk Menantang Balik Polisi
"Saya tak tahu," kata Zulkifli seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yaitu anggota mantan Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo, serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.
Baca: Menhub Minta Pemda Tentukan Angkutan Antarmoda Guna Dukung Reaktifasi Jalur Kereta Api Garut-Cibatu
Sementara, ada dua orang lainnya yang masih di tahap penyidikan yaitu anggota DPR Sukiman dan Plt Karis PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba.
Terakhir pada hari ini KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah sebelumnya rumahnya digeledah. Budi diduga memberikan suap ke Yaya sebesar Rp 400 juta.