Jokowi Perlu Bangun Lembaga Ad Hoc Khusus untuk Pemindahan Ibu Kota
Seluruh aspirasi semua pihak termasuk masyarakat harus terwakilkan dalam ibu kota yang baru nanti.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya anggapan soal kondisi ibu kota Jakarta yang sakit atau tidak sehat lagi turut diamini oleh Robert Endi Jaweng dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Menurutnya momentum pemindahan ibu kota ini harus didukung pula oleh kerja seluruh pihak.
Seluruh aspirasi semua pihak termasuk masyarakat harus terwakilkan dalam ibu kota yang baru nanti.
"Buat saya ini momentum yang benar, kita sudah lelah oleh Jakarta yang tidak sehat. Karakter Jokowi kita tahu semua, bicara kebijakan penting, cepat atau lembat pastu terwujud," tutur Endi Jaweng dalam sebuah diskusi bertema : Pindah Ibu Kota Nih? , sabtu (4/5/2019) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Baca: Pemilu Kondusif, Tokoh Masyarakat Apresiasi KPU, PPK, PPS, Bawaslu serta TNI Polri
Menurutnya kini sangat penting bagi Jokowi untuk membentu sebuah lembaga Ad Hoc yang bakal membantu presiden mengurus soal pemindahan ibu kota.
"Bagaimana supaya rencana ini lancar? Penting dibuat alat bantu untuk presiden. Harus dibuat lembaga Ad Hoc yang bekerja sampai ibu kota terbentuk dan running, setelah itu baru dihapuskan," tegasnya.
Lantas mengapa yang mengerjakan itu bukan kementerian terkait? Endi Jaweng menjelaskan ini merupakan isu besar dan tidak bisa dikerjakan oleh kementerian karena kementerian juga banyak pekerjaan yang lain.