Bamsoet: DPR Akan Dukung Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai buka puasa bersama pimpinan lembaga negara dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
"Prinsipnya kami di DPR mendukung sejauh itu sudah dikaji secara matang," ucap Bamsoet.
Bamsoet menyakini, langkah tersebut pastinya sudah dilakukan dengan kajian yang mendalam dan nantinya tinggal ke tahap pelaksanaannya agar dilakukan secara hati-hati, karena hal ini bukan suatu hal yang mudah.
Baca: Baliho Ucapan Kemenangan Prabowo-Sandi Dicopot Petugas Gabungan di Kota Bekasi
Baca: KPK Cermati Beberapa Poin Permohonan Praperadilan Romahurmuziy
Baca: Caleg Gerindra yang Disidang di PN Sukoharjo Mengaku Tak Sengaja Sosialisasi di Tempat Ibadah
"Tadi kami diyakinkan oleh presiden bahwa ada cara-cara yang tidak membebankam APBN. Itu tugas daripada BUMN. Ya kita lihat sejauh mana konsep yang sudah dibuat Bappenas dan disingkornkan dengan Kementerian Keuangan, nanti kita bahas lagi di DPR," papar Bamsoet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan rencana serius pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, ke luar Pulau Jawa.
"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," ucap Jokowi sebagai kata pengantar sebelum berbuka puasa bersama.
Tahapan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sudah dilakukan kajian oleh Bappenas terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Namun, lokasi pastinya belum dapat diumumkan saat ini.
"Kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ujarnya.