TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menawarkan tiga pilihan tempat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. 

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, pertama yaitu Palangka Raya seluas 66 ribu hektare, kedua Kabupaten Katingan yang memiliki luas sekitar 120 ribu  hektare, dab ketiga Kabupaten Gunung Mas seluas 121 ribu hektare. 

"Ini kami siapkan," ujar Sugianto saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Terkait ketersediaan air tawar di Kalteng, kata Sugianto, Kalteng memiliki 11 daerah aliran sungai (DAS) dengan ratusan sungi kecil yang mengalir.

Terdapat dua DAS besar yakni Katingan dan Kahayan.

"Ini juga akan menjadi keunggulan dari ibu kota pusat pemerintahan kalau betul nanti akan dipercaya presiden menjadi pusat pemerintahan," ucapnya. 

"Dengan pemindahan itu tentu akan ada pemerataan pembangunan dan ekonomi akan tumbuh. Secara tidak langsung akan datang investor yang biasanya senang ke penduduknya banyak," sambungnya. 

Sugianto juga menilai  ke depan jika telah diputuskan pemindahan ibu kota di wilayah Kalteng, hilirisasi produk Kelapa Sawit akan tumbuh, karena selama ini  meski Kalteng sebagai salah satu penghasil sawit terbesar tetapi hilirisasi produknya terjadi di Jawa.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemerintah membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare, untuk membangun ibu kota baru. 

Menurut Basuki, rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta belum sampai membahas soal pembangunan infrastruktur, tetapi jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan semuanya atau sekitar 1,5 juta penduduk maka butuh lahan sampai 40 ribu hektare. 

Baca: KPU Tanggapi Sandiaga: Situng Telah Diaudit Sebelum Dioperasikan

"Kalau ASN pindah sebagian atau sekitar 879 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ucap Basuki.

Sementara terakit biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota baru, kata Basuki, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun untuk lahan mencapai 40 ribu hektare dan jika hanya dibutuhkan 30 ribu hektare, maka biayanya sekitar Rp 322 triliun. 

 "Proyeksinya dengan bangun ulang, pemukiman, area pemerintahan, dan sebagainya. 

Kalau dulu saya ngobrol dengan presiden,  4 tahun sampai 5 tahun sampai pembangunan selesai," ujarnya.