3 Daerah di Kalimantan yang Jadi Calon Ibu Kota Baru RI
Selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana blusukan ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keseriusan Presiden Joko Widodo atas rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta dibuktikan dengan meninjau langsung daerah-daerah tersebut.
Selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana blusukan ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan.
“Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” ujar Presiden Jokowi di sela blusukannya.
Lantas, daerah mana saja di Pulau Borneo tersebut yang dipertimbangkan menjadi pengganti DKI Jakarta?
Baca: Tiket Pesawat Jakarta-Padang Tembus Rp 4 juta, Apa Kata Calon Pemudik?
Baca: Tak Punya Izin, Aksi Massa GERAK di Depan Gedung KPU Dibubarkan
Baca: Perkuat Branding Joglosemar, Kemenpar Gelar Famtrip Historical Thailand
Baca: Kawat Berduri Sudah Dipasang di Depan Gedung KPU Menjelang Demo Kivlan Zen dan Eggi Sudjana
Baca: Penasaran Lihat Jakun Lucinta Luna, Ria Ricis : Udah Nggak Ada Kok
1. Bukit Soeharto
Pertama, Presiden menjelajahi kawasan Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Daerah itu sudah 1,5 tahun terakhir ini dikaji sebagai pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.
Selama peninjauan berlangsung, Presiden mendapatkan pemaparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Zairin Zain.
Kawasan itu memiliki beberapa keunggulan.
Hal terpenting, infrastruktur dasar terbilang sudah tersedia.
“Kebetulan, ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi.
Namun, kesiapan infrastruktur tentu bukan satu-satunya aspek yang dipertimbangkan.
Pemerintah juga mempelajari kajian sosial, politik serta geografis.
“Ini yang perlu dipertajam,” ujar Jokowi.
