TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari berpendapat siapapun Capres-Cawapres yang terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet rekonsiliasi nasional.

Kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat ‘terkoyak’ selama Pilpres 2019.

"Menurut saya prioritas utama bagi kita sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014. Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata M Qodari saat dihubungi, Kamis (9/5/2019).

Kabinet Rekonsiliasi ini dirasa perlu mengingat masa Pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah.

M Qodari lalu menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki jarak suara kemenangan di angka 80-90%, mulai dari Aceh, Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga, atau NTT, Sulut dan Bali yang dikuasai Jokowi.

Menurutnya, perolehan suara ekstrim itu membuat polarisasi di masyarakat semakin tajam bahkan dianggap sebagai ‘darurat nasional’ sehingga perlu adanya rekonsiliasi nasional dan total sebagai upaya politik jalan tengah.

"Jadi untuk meredam jangan sampai situasi kondisi yang makin lari ujung ke ujung ini, makin ke kanan ke kiri makin jauh. Menurut saya mau provinsi kecil besar, inti cerita dari Pilpres 2019 ini adalah polarisasi yang makin jauh dan tajam. Jadi tema utama kita pasca pilpres ini bagaimana merangkul berbagai kalangan jangan sampai pecah atau bubar. Saya melihat ada sekat yang makin tinggi di antara anak bangsa ini dan itu harus dicarikan solusinya bersama-sama," tuturnya.

"Kita kali ini ngomong prioritas kita adalah persatuan bangsa. Kalau dulu harus professional, jangan dari partai, kalau bisa kali ini semua partai masuk. Jangan juga membaca demokrasi dalam kondisi normal, misalnya harus ada oposisi. Nggak lah. Kali ini nomor satu itu bukan kontrol tapi persatuan dan kesatuan bangsa.” imbuh M Qodari.

M Qodari menilai bahwa oposisi tetap berjalan secara fungsional. Pertama dari DPR, kedua dari media massa, ketiga dari masyarakat.

Kesimpulannya, siapapun yang terpilih diharapkan ada kabinet rekonsiliasi nasional, supaya merekatkan yang selama ini menjauh, menjahit kembali ke kebangsaan kita yang seperti tertarik selama masa Pilpres.