TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani tidak ambil pusing dengan isu adanya reshuffle kabinet di akhir periode pemerintahan.

Menurutnya sebagai partai yang ada di koalisi pemerintah, PPP menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle itu kepada Jokowi.

"Ini baru ada tanda bahwa kemungkinan ada reshuffle oleh presiden. Kami yang ada di koalisi pemerintahan, yang kebetulan punya menteri. Soal reshufle ini kita serahkan sepenuhnya pada Jokowi sebagai presiden. Karena memang mengangkat dan memberhentikan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (9/5/2019).

Hanya saja menurut Arsul, biasanya bila akan melakukan reshuffle, Presiden Jokowi mengkomunikasikannya dengan partai koalisi.

"Jadi bagi kami engga ada persoalan karena soal itu (reshufle) sudah diserahkan sepenuhnya kepada presiden,"katanya.

Soal isu akan digantinya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menurut Arsul pada prinsipnya mengikuti keputusan Jokowi.

"Prinsipnya terkait Menag, ketika beliau diminta pak Jokowi untuk jadi Menag, sudah kami wakafkan. Dan kemudian apakah masih dipertahankan atau sudah tidak diperlukan, apapun alasannya kita percayakan pada presiden, kami engga persoalkan," pungkasnya.

Reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat setelah Pilpres 2019.

Ini lantaran beberapa menteri ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik menjadi saksi maupun kantornya digeledah.

Baca: Mantan Komisioner: Pengangkatan 21 Penyidik Bikin KPK Tak Sehat

Selain itu, ada pula menteri yang lolos di Pileg 2019 sehingga bisa melenggang ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.

"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," ucap Johan Budi di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2019).

Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.