KPK Harap Jokowi Segera Tanda Tangani Kepres Pansel Pimpinan KPK Jilid V
Laode berharap, Pansel Pimpinan KPK Jilid V diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan paham dengan kondisi di lembaga antikorupsi.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menandatangani keputusan presiden (kepres) soal panitia seleksi (pansel) pimpinan komisi antirasuah jilid V.
"Ya kita berharap ditandatangani segera," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
Selain itu, Laode berharap, Pansel Pimpinan KPK Jilid V diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan paham dengan kondisi di lembaga antikorupsi.
"Dan berharap bahwa orang-orang yang di pansel itu adalah orang-orang yang terkenal integritasnya oleh masyarakat Indonesia, dan orang-orang yang mengerti tata kerja di KPK," kata Laode.
Jika nantinya pansel terbentuk dan pimpinan KPK jilid V terpilih, ia berharap para komisioner baru nanti bisa meneruskan kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Serta tak ragu untuk menjerat sebuah korporasi.
"Ya, semoga lebih banyak lagi kasus yang ditangani, kalau tindak pidana korporasi baru kita mulai, ini mudah-mudahan yang akan datang menjadi lebih banyak, lebih masif lagi," kata Laode.
Baca: Kepala BNN: 90 Persen Operator Narkotika Berasal dari Lapas
Sebelumnya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo segera meneken pembentukan pansel calon pimpinan KPK. Jokowi menjelaskan beberapa nama sudah masuk dan tinggal diputuskan.
"Pansel KPK insyallah minggu ini sudah ditandatangani. Baru digodog. Banyak nama sudah masuk dan tinggal kita putuskan," kata Jokowi usai buka puasa bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soestyo di Jalan Widya Chandra III nomor 9, Jakarta Selatan, Senin (13/5).
Jokowi menjelaskan, seperti lima tahun yang lalu pihaknya meminta beberapa pihak untuk memberikan masukan. Mulai dari praktisi, pemerintah, hingga organisasi non pemerintahan (NGO).
"Ada dari akademisi ada dari praktisi ada dari pemerintah, ada dari NGO, gabung-gabung. Satu-satu kita lihat. Ya kayak lima tahun yang lalu satu persatu kita lihat ya minggu ini kita akan tanda tangani," tegas Jokowi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.