Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai ajakan tidak membayar pajak oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono sebagai bentuk pembelajaran politik yang tidak baik bagi masyarakat.

"Menurut saya itu lah, orang partai politik malah memberikan pembelajaran politik yang tidak bagus kepada masyarakat, menurut saya enggak benar itu lah," kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca: Gisel Terpergok Berduaan dengan Wijin di Sela-sela Waktu Syuting, Vega Darwanti Dibuat Iri

Ajakan Arief tidak membayar pajak, karena sebagai bentuk penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang sedang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Moeldoko, sebagai warga negara Indonesia maka kewajiban membayar pajak harus dilakukan, meskipun dalam kontestasi Pilpres 2019 berbeda dalam pilihan politik.

Baca: Koalisi Prabowo-sandi Tidak Akur, Pengamat Intelijen Prediksi People Power Tidak Akan Terjadi

"Setelah terpilih presiden, presiden enggak ada lagi berpikir 01, 02, semua warga negara Indonesia. Enggak ada lagi warga negara yang lain," ujarnya.

"Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya, jangan malah mengarahkan begitu," katanya.

Respons TKN

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga merespon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang mengajak para pendukung paslon 02 untuk tidak membayar pajak.

Atas seruan itu, Arya pun menyebutkan agar seluruh anggota DPR RI dari fraksi Gerindra untuk tidak diberikan gaji, lantaran uang itu didapatkan dari hasil pajak.

“Yang pasti, kalau gitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra, dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak,” ujar Arya Sinulingga saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Baca: Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Jokowi Minta Bibit Terorisme Dipangkas

“Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji. Ingatkan sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya,” tambahnya.

Politisi Partai Perindo juga mengimbau agar seluruh kader Gerindra tidak melewati jalan raya hingga tol, dan transportasi-transportasi umum lainnya yang dibangun dengan menggunakan uang pajak dari seluruh masyarakat Indonesia.

Baca: Ogah Bikin TPF Kecurangan Pemilu, BPN: TKN yang Pengecut

“Bukan saya enggak kasihan, tapi ternyata Gerindra meminta supaya tidak bayar pajak. Konsekuensi dong. Berikutnya banyak, nanti jalan raya jangan lewat jalan. Itu semua kan sarana publik dari pajak,” terang Arya.

“Jangan nikmati lampu jalan, jangan naik busway apalagi MRT, jangan. Naik apa? Enggak boleh, nginjak saja enggak bisa karena lu nginjak kaki saja di jalan raya lu bayar pajak. Jadi melayang, makanya saya bilang tadi ini mahluk atau bukan,” tutupnya.

Dikabarkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengajak para pendukung paslon 02 untuk tidak membayar pajak.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).