TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Dua hari lagi diisukan bakal ada aksi unjuk rasa yang bersamaan dengan pengumumkan hasil Pemilu 2019 di KPU.

Menanggapi hal itu, aparat kepolisian mengimbau agar warga di Kabupaten Bekasi tidak perlu menuju ke Jakarta pada tanggal tersebut.

Baca: Amankan 22 Mei, Hendropriyono Siap Pinjamkan Anjing yang Mampu Atasi Aksi Brutal

Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Sukma mengungkapkan alasannya bahwa di Jakarta rawan tindak kejahatan, termasuk terorisme saat pengumuman hasil pemilu.

"Amannya sih enggak usah ke Jakarta. Kita pantau dari rumah masing-masing saja hasilnya. Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu. Enggak tahu kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra, Senin (20/5/2019).

Jelang pengumuman hasil pemilu, 1.278 personel gabungan TNI/Polri dan satpol PP disiagakan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Bekasi.

Candra menyampaikan, ada sejumlah objek vital yang dipantau dan diamankan pihak kepolisian saat hari pengumuman hasil pemilu nanti.

Baca: Enam Pesan PP Muhammadiyah Terkait Isu Aksi Massa di Hari KPU Umumkan Hasil Pemilu

"Ada tiga titik yang dipantau obyek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan. Iya termasuk (kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi) juga kita amankan," ujar Candra.

Akan ada 60 personel gabungan bersenjata lengkap yang mengamankan setiap lokasi.

Tak Perlu Ikut Aksi 22 Mei

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo telah menyampaikan imbauannya agar perwakilan kelompok tidak melakukan mobilisasi massa saat pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019).

“Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti dari Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar,” ujar Dedi, Senin (20/5/2019).

Baca: Mabes Polri: Pendemo 22 Mei yang Bawa Senjata Tajam Bakal Ditindak Tegas

Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah massa yang ingin ke Jakarta masih terus dipantau.

“Ada (pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta), namun jumlah tidak terlalu signifikan dan belum bisa diprediksi karena perkembangan masih terus dihitung,” ujar Dedi.

Ia juga mengingatkan massa untuk menaati peraturan. Jika ditemukan peserta aksi yang membawa senjata tajam maka akan diproses hukum.

Menurut Dedi Prasetyo, berdasarkan analisis intelijen Polri, rata-rata massa memilih Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai target aksi karena ingin mendengarkan hasil penghitungan suara resmi.

Namun, ada juga massa yang akan melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk pengamanan, TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.

Sementara itu, untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.

“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” kata Dedi.

Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk bergabung dengan massa aksi pada 22 Mei 2019 karena ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Baca: Mobilisasi Massa 22 Mei, M Taufik: Ini Rakyat Bergerak, Bukan Kita Lagi

Iqbal menegaskan, terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei.

“Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.

Tokoh Agama di Bekasi dan MUI Sepakat Tolak People Power

Pertemuan sejumlah tokoh agama dengan Majelis Ulama Indonesia di Masjid Agung Al-Barkah, Jalan Veteran, Margajaya, Bekasi, Jumat (17/5/2019) menghasilkan kesepakatan.

Mereka bersepakat untuk menolak seruan People Power.

Baca: Jelang Aksi 22 Mei, Polisi Diminta Perketat Keamanan Gedung DPR/MPR

Dipimpin Ketua MUI Kota Bekasi KH Sukandar Gozali, para tokoh agama menghimbau masyarakat khususnya di Kota Bekasi agar tidak terprovokasi melakukan aksi inkonstitusional jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI.

"MUI Kota Bekasi dan tokoh agama, para ulama menolak people power atau cara-cara inkonstitusional, kita himbau masyarakat tidak ikut aksi atau terprovokasi," kata Sukandar.

Dia menambahkan, masyarakat diminta untuk menyerahkan proses pemilu ke KPU. 
Untuk proses sengketa hasil pemilu nantinya, ada tahapan dan cara yang sesuai undang-undang.

"Jangan sampai judulnya demo menyampaikan pendapat justru keluar dari jalur tindakan makar, menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh Undang-undang, ini yang kita jaga dan khawatirkan itu jangan sampai itu membuahkan makar, membuahkan tindakan inkonstitusional tadi," katanya.

Selanjutnya, ketua MUI Kota Bekasi ini juga meminta kepada tokoh agama para ulama menyampaikan kepada masyarakat luas agar sama-sama menciptakan iklim yang aman, damai, dan kondusif.

Dalam kesempatan itu, hadir Ketua Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Barat, KH Ahmad Sidik.

Baca: BERITA TERKINI Jelang 22 Mei: 4 Panitia Tur Jihad ke Jakarta Ditangkap hingga Sikap PDIP & Demokrat

Dia mengimbau agar masjid jangan pernah digunakan untuk berpolitik, masyarakat harus menjaga kesucian masjid agar benar-benar digunakan fokus untuk beribadah.

"Apalagi ini bulan suci ramadan, gunakan waktu untuk fokus beribadah, jangan jadikan masjid tempat berpolitik apalagi tempat untuk seruan people power," jelas dia. (Kompas.com/TribunJakarta.com)