TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia sebagai negara hukum harus dipahami oleh seluruh masyarakat agar persatuan dan kesatuan bangsa uang besar ini terjaga. Jika ada masayarkat yang tidak setuju hendaknya mengikuti aturan yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh Letnan Jendral (Purn) TNI. Drs. M. Munir, Ketua Dewan Analis strategi BIN pada acara Diskusi Kebangsaan bertema "Menegaskan Komitmen Kebangsaan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Pasca Pemilu 2019" yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (Forkom BEM/DEMA PTAI) Se-Indonesia, Jakarta, Rabu (22/04/2019).

Menurutnya, penegak hukum saat ini sudah berupaya melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas.

Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturannya masing-masing.

"Kita berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dengan mengikuti prosedural hukum yang berlaku, karena negara kita adalah negara hukum," jelas mantan Sesjen Wantannas BIN.

Presidium Nasional (Presnas) Forkom BEM/DEMA PTAI Se-Indonesia, Nica Ranu Andika, dalam sambutannya menyampaikan perhelatan politik di Tahun 2019 ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Banyak berita hoax dan ujaran kebencian terdengar dan tersebar di masyarakat. Rasa benci dan perbedaan aspirasi yang kerap dibuat begitu meruncing, sehingga persatuan Indonesia pun terkoyak," katanya.

Sementara itu, Agus Suherman Tanjung, Presnas FORKOM BEM/DEMA PTAI Wilayah Sumatera Selatan, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan harapannya agar dari perhelatan politik pemilihan pemimpin di Indonesia kali ini mendapatkan hasil terbaik tanpa ada pertikaian.