TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfud MD meyakini rekonsiliasi antara kubu Paslon nomor 01 Jokowi-Maruf dan kubu Paslon nomor 02 Prabowo-Sandi, akan terjadi.

Mahfud MD yang menjabat Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam tayangan program Metrotvnews, Sabtu (25/5/2019).

Mulanya Mahfud MD yakin rekonsiliasi akan terjadi meski belum mengetahui kapan waktunya.

Menurutnya karena hal itu tidak ada pilihan lain.

"Kami optimis rekonsiliasi akan terjadi pada waktunya nanti, karena tidak ada pilihan lain, pilihannya hanya ada dua, pemerintahan baru harus terbentuk berdasarkan konstitusi, tidak mungkin dihalangi dan rakyat sudah memilih," ujar Mahfud MD.

"Tinggal rakyat sekarang menunggu siapa yang menang dari kontestasi politik ini, sudah itu tidak ada pilihan lain, harus rekonsiliasi," ungkapnya.

Baca: Istri Mustofa Nahrawardaya Sebut Suaminya Derita 3 Penyakit Ini Sekaligus

Baca: Meraba Peluang Prabowo Membalikkan Kekalahan Jadi Kemenangan di MK

Baca: Inilah Sosok Bahlil, Ketua Umum Hipmi yang Disebut Jokowi Cocok Jadi Menteri

Mahfud menuturkan selain itu, ada pilihan lain yakni tindakan tegas dari negara.

"Atau tindakan yang lebih tegas dari negara," kata Mahfud.

Mahfud lantas mengatakan melihat perubahan dari diri Prabowo sejak awal pilpres hingga saat ini.

"Karena kalau melihat perubahan sikap Pak Prabowo itu sangat positif."

Mahfud kemudian melihat kebelakang mengenai perjalanan kubu 02 menurutnya.

"Dulu rombongannya banyak sekali, semua partai yang tergabung di paslon 02 itu hampir seluruhnya kompak untuk menolak hasil pemilu. Bahkan akan mengatakan membawa ke pengadilan internasional, akan people power dan sebagainya," ungkapnya.

"Sesudah pencoblosan 17 Mei lalu mulai menurun, ada partai-partai yang mulai lebih pasif, kemudian gaung akan membawa ke pengadilan internasional juga tidak, lagi pecuma, karena tidak mungkin," jelas Mahfud.

"Kemudian ini juga Pak Amien Rais sudah mengatakan people power enteng-entengan, kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi."