TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tidak perlu calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing untuk menurunkan tensi politik.

Demikian disampaikan Pengamat Politik, Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (11/6/2019).

"Kalau untuk menurunkan tensi politik, menurut Saya, tidak perlu membubarkan koalisi — yang memang diperlukan dalam diskursus politik," ujar Leo Agustino.

Dalam politik, dia menjelaskan, koalisi merupakan pembeda sekaligus pemersatu.

Dikatakan sebagai pembeda manakala mereka menganggap lawan politiknya — yang berkoalisi dengan partai lain — yang memiliki pilihan politiknya masing-masing.

Sedangkan dikatakan sebagai pemersatu, kata dia, apabila partai-partai yang berbeda platform menyatakan bersatu dan bergabung dalam suatu koalisi untuk memenangkan Pemilu. Ini secara konseptual.

Oleh karena itu, jika koalisi yang dimaksudkan secara konseptual dibubarkan, maka tidak ada lagi pembeda dan pemersatu dalam konteks politik.

"Tidak ada lagi koalisi partai politik yang mengontrol kinerja pemerintah, tidak ada lagi penyeimbang pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menurunkan tensi politik.

Pertama, misalnya, melakukan rekonsiliasi antara pesaing Pemilu.

Setelah itu mengimbau para pedukung untuk tidak melakukan tindakan inkonstitusional yang kerap melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah lama dipupuk.

Baca: Besok, Eks Komandan Tim Mawar Akan Laporkan Penulis hingga Pemred Majalah Tempo

Kedua, melalukan pendidikan politik, baik oleh parpol maupun pemerintah, guna mengeliminir penyebaran politik identitas yang selama ini menjadi biang kerok instabilitas politik nasional. Strategi ini jangka panjang.

"Meski jangka panjang tetap penting karena jika tidak dimulai masalah politik identitas akan terus menjadi masalah di kemudian hari," paparnya.

Ketiga, diperlukan kesadaran politik tingkat tinggi dari para elit politik yang tengah bersaing dalam politik.