Dalam konteks ini Indonesia sebagai negara kepulauan mendorong diversifikasi energi yg dapat diakses masyarakat di kawasan yang terisolir dan pulau-pulau kecil. 

 Hal ini sedang dibahas dan didiskusikan oleh KLHK dan Kementerian ESDM untuk mendapatkan  pilihan energi dengan harga terjangkau masyarakat sesuai dengan UU.

Sementara itu Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua delegasi Eenergi dalam  Joint Session Meeting,  menegaskan bahwa prinsip “no one left behind” sangat penting dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, mengingat transformasi energi perlu dilakukan secara cermat karena menyangkut kemampuan dan keterjangkauan masyarakat.

 “Ada faktor nilai dan harga yang harus dipertimbangkan terkait dengan beban anggaran negara dan harga produk, dalam hal ini energi listrik,” kata Ignasius Jonan.

Pada tingkat menteri dan tingkat eselon 1, KLHK dan ESDM secara intensif melakukan diskusi tentang hal ini.  Menteri LHK Siti Nurbaya juga akan mendalami lagi  RUEN  (Rencana Umum Energi Nasional) serta strategi dan kebijakan dalam dokumen-dokumen kerja Dewan Energi Nasional.

Kelestarian Lingkungan Hidup

Sementara itu  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan, aspek lingkungan telah menjadi perhatian besar dari pemerintahan Joko Widodo, terlebih menuju 100 tahun Indonesia merdeka.

KLHK, menurut Menteri Siti, telah dan sedang  melakukan upaya korektif pembangunan  lingkungan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dariUndang-undang Dasar (UUD) 1945.

  “UUD 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," tegas Menteri Siti.

Lebih lanjut Menteri Siti menyatakan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi juga dimandatkan olehPasal 33 dan 34. Mandat-mandat mandat itu tercermin dalam kebijakan dan tindakan KLHK.

Penegasan Menteri Siti Nurbaya tersebut dikemukakan menanggapi permintaan President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Prof. Hidetoshi Nishimura yang meminta Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diminta untuk memainkan peran pentingnya pada kerja sama “Indonesia - Japan 2045 : A Joint Project of Two Maritime Democracies” sela-sela acara Welcome Dinner pada pertemuan G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growthyang di Karuizawa.

 Proyek kerja sama Indonesia - Japan 2045 : A Joint Project of Two Maritime Democracies memiliki tiga tujuan utama.Pertama, untuk menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global  maritim.

Kedua, berada pada lima ekonomi top dunia. Ketiga, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi pasca Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan saat ini diharapkan berkontribusi untuk memenuhi target bersama yang telah ditetapkan Indonesia dan Jepang pada kesempatan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia,pada tahun 2045.

Terdapat 10 tantangan yang diidentifikasi oleh Komite Eksekutif Proyek 2045. Para ahli yang tergabung dalam Komite Eksekutif percaya bahwa untuk mengatasi 10 tantangan tersebut danmencapai  target yang diinginkan, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital harus diprioritaskan, ketahanan untuk bencana alam ditingkatkan, dan konektivitas diperluas dan dimantapkan.