Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pulau Kalimantan menjadi calon kuat untuk dijadikan lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Hampir pasti ke Pulau Kalimantan, kemudian tinggal lokasinya," kata Bambang usai rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari keinginan pemerintahan Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi.

Menurutnya, selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.

"Sebelum desentralisasi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tujuh sampai sembilan persen, basisnya industri pengolahan padat karya ada di Jawa. Jadi pas (ekonomi Indonesia) tumbuh cepat, Jawa juga tumbuh cepat. Daerah lain masih bertumpu ke sumber daya alam, Jawa sudah mulai manufaktur dan jasa," jelasnya.

Baca: Ibu Kota Baru Didesain Menampung Maksimal 1,5 Juta Orang Seperti Washington DC

"Ke depan tidak bisa didiamkan begitu saja. Dari visi 2045, tujuannya juga boleh dibilang tidak terlalu ambisius karena kontribusi Indonesia barat, Jawa dan Sumatera itu 80 persen, yang lain 20 persen. Target 2045, Jawa Sumatera turun jadi 75 persen sedangkan lainnya naik jadi 25 persen. Jadi lima persen membutuhkan waktu yang lebih panjang," paparnya.

Selain itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pemindahan ibukota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mendatang. Anggaran itu untuk penyiapan desain dan masterplan ibu kota baru.

Untuk pembangunannya sendiri, ditagertkan sudah mulai pada 2021 mendatang.

"Ya untuk 2020 anggarannya lebih banyak untuk persiapan, 2021 itu konstruksinya," ucap Bambang.

"Kalau 2021 sudah mulai konstruksi, kami harapkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan bertahap dan 2024 ibu kota sudah mulai dipindahkan," lanjutnya.