Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ryamizard Ryacudu Prihatin 3 Persen TNI Terpengaruh Radikalisme

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Ryamizard Ryacudu Prihatin 3 Persen TNI Terpengaruh Radikalisme
MENHAN/Juli Syawaludin
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu berbicara soal stabilitas keamanan dan ketahanan di kawasan ASEAN pada dalam acara Shangri-La Dialogue ke-18, di Singapura, Minggu (2/6/2019). Shangri-La Dialog adalah forum pertemuan untuk memperkuat komunikasi dan dialog interaktif yang produktif, secara bersama-sama mencari kesamaan pandangan, menghadapi persoalan dan tantangan kita bersama. Yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan ASEAN. (Kemenhan/Juli Syawaludin) *** Local Caption *** Stabilitas Keamanan Kawasan ASEAN 

Pada bagian lain, Ryamizard mengatakan, belum memikirkan rencana program wajib militer.

Cara membela negara tidak perlu dengan program wajib militer, tetapi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila jauh lebih penting.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (Chaerul Umam)

"Ya kalau kita wajib militer tapi ini (Pancasila) nggak di sini (sambil nunjuk kepala) itu bahaya. Jadi benak kita harus Pancasila, nggak boleh berubah. Yang nggak suka Pancasila saya bilang dari dulu keluar dari negara ini," kata Ryamizard saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ryamizard mengatakan, siapa saja boleh mengusulkan apa pun untuk keamanan negara. Namun, ia mengatakan saat ini Menhan masih mengembangkan program Bela Negara.

"Bela Negara penting, itu adalah ujung-ujungnya adalah intinya Pancasila," ujarnya.

Program Wajib Militer

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan pembentukan program wajib militer kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata anggota BPK, Agung Firman Sampurna, seusai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin.

Berita Rekomendasi

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan, dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

Ia menilai program wajib militer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat.

"Sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer," kata Agung.

Sebelumnya, Ryamizard Ryacudu menegaskan, sebagai bentuk penguatan jati diri mahasiswa, pemerintah harus terus menumbuhkan rasa bela negara di linkungan perguruan tinggi.

"Bela negara harus dilaksanakan di perguruan tinggi dan dievaluasi dalam rangka penguatan jati diri mahasiswa baru yang sedang mencari identitas atau jati dirinya,” kata Ryamizard saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Perguruan Tinggi, Maret lalu di kantor Kemhan, Jakarta.

Baca: Kisah Pilu Kevin Aprilio Pernah Bangkrut dan Punya Utang 17 Miliar hingga Nyaris Bunuh Diri

Menhan menambahkan, kesadaran bela negara tidaklah dibawa sejak lahir, tetapi perlu ditumbuhkan secara terus-menerus.

Karena itu, pembinaan bela begara adalah upaya tanpa henti untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas