Jokowi Akui Sudah Perintahkan Menteri Pendidikan untuk Evaluasi Sistem Zonasi PPDP
Jokowi mengatakan sudah memerintahkan kepada menteri untuk evaluasi sistem PPDB. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi ternyata mengetahui adanya warga yang berteriak meminta sistem zonasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus.
Peristiwa ini terjadi Kamis (20/6/2019) saat Jokowi menyapa warga usai menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU Kiai Miftachul Achyar di Surabaya, Jawa Timur.
"Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda. Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ujar Jokowi saat meninjau infrastruktur di Bandara Soekarno Hatta, Jumat (21/6/2019).
Kejadian bermula saat Jokowi sudah berada di dalam mobil dan akan meninggalkan lokasi acara.
Di tengah jalan, Jokowi dipanggil oleh puluhan warga yang hendak menyapanya.
Baca: Sidang Baru Dimulai, Bambang Widjojanto Sudah Ditegur Hakim
Jokowi lalu turun dari mobilnya dan warga saling dorong untuk mendekati, sekedar berswafoto serta bersalaman.
Ketika itulah, sejumlah ibu-ibu kompak beberapa kali berteriak meminta Jokowi segera menghapus sistem Zonasi PPDB jenjang SMP tahun ini.
"Pak, hapus sistem zonasi, hapus sistem zonasi pak," teriak ibu-ibu tersebut.
Sebelumnya kisruh PPDB di Surabaya sempat terjadi. Ratusan wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada Rabu (19/6/2019) malam.
Para wali murid ini mendesak sistem PPDB melalui zonasi tingkat SMP dihapuskan.
Selain itu, wali murid juga meminta penonaktifan Server PPDB, penambahan rombongan pelajar, sampai me-reset ulang pendaftaran zonasi umum yang sudah berjalan.
