Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Jubir MK: Jangan Sampai Aksi Unras Halangi Jalannya Sidang Putusan

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, kata dia, pihaknya melibatkan unsur TNI dan Polri melakukan pengamanan di luar atau dalam gedung MK.

Jubir MK: Jangan Sampai Aksi Unras Halangi Jalannya Sidang Putusan
Fransiskus Adhiyuda
Suasana lalu lintas di depan Gedung Mahkamah Komstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, meminta aparat keamanan mengamankan sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden pada Kamis 27 Juni 2019.

Menurut dia, jangan sampai sidang pembacaan putusan tersebut terganggu adanya aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat.

"Pengamanan bertujuan untuk persidangan, persidangan sudah diagendakan terutama putusan. Nanti jangan sampai ada aksi apapun mengganggu jalannya sidang MK," kata Fajar Laksono, Selasa (25/6/2019).

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, kata dia, pihaknya melibatkan unsur TNI dan Polri melakukan pengamanan di luar atau dalam gedung MK.

"Dalam rangka itu pengamanan dilakukan, tetapi kalau kemudian ada pengamanan di luar area MK tentu itu adalah kewenangan pihak polisi," tambahnya.

Baca: Demokrat Tak Yakin MK Akan Menangkan Kubu 02, Ini Argumennya

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Harry Kurniawan, menegaskan aparat kepolisian tidak memperbolehkan aksi unjuk rasa digelar pada waktu pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

Rencananya, hakim konstitusi akan membacakan putusan permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pada Kamis (27/6/2019).

"Kami tidak mengeluarkan izin itu, karena dari Polda menyampaikan itu. Tetapi, kami tetap mengantisipasi," kata Harry Kurniawan, kepada wartawan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (25/6/2019).

Peringatan dari Harry Kurniawan itu sesuai instruksi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yamg menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung MK saat pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Tito mengaku telah memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Kabaintelkam Komjen Agung Budi Maryoto untuk tidak memberi izin kepada para pendemo.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas