"Kita bisa berbagi pandangan kita dan bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas para personel ini," ujarnya.

Data dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan Indonesia telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian sejak 1957.

Saat ini, Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 124 negara penyumbang personel terbesar dengan 3.080 personel, 106 diantaranya adalah perempuan.

Para penjaga perdamaian ini bertugas di delapan misi perdamaian PBB, diantaranya di Mali, Afrika Tengah, Sudan Selatan, wilayah Sahara, dan Kongo.

4.000 personel

Sebanyak 4.000 personel tentara Pasukan Perdamaian Dunia akan dikirim ke delapan negara konflik perang pada 2019 ini.

"Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel Pasukan Perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke delapan negara pada tahun ini juga," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dalam acara Konferensi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang, di antaranya Lebanon, Republik Afrika Tengah, dua kawasan di Kongo, Unisfa Abiye, Sudan Selatan, dan Minurso Sahara Barat.

Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari satuan 503 Kostrad Jawa Timur dan 121 Mainbody Medan.

Joni mengatakan pihaknya akan menambah komposisi personel perempuan dalam Pasukan Perdamaian dari semula hanya empat persen, ditambah menjadi tujuh persen.

"Personel perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik," ujarnya.

Baca: Tata Janeeta Bercerai dari Mehdi Zati, Keluarga Buka Suara

Baca: Sahrul Gunawan Tak Bersedia Lepas Plastik Pembungkus Pintu Rumahnya yang Baru

Baca: Pengakuan Lukman Hakim Soal Khofifah Indar Parawansa Dalam Kasus Suap Jual-beli Jabatan di Kemenag

Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Joni mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita masih menunggu pendanaan dari PBB. Pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB," katanya.

Joni mengaku tidak khawatir dengan potensi tentara perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik.