Menjawab itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merasa situasi besok tidak terlalu "panas" meski ada massa yang turun ke jalan.

Kalaupun terjadi sesuatu yang menganggu kamtibnas, diungkap Moeldoko, TNI dan Polri siap mengamankan.

Baca: Komisioner KPU: Persidangan MK Seperti Menonton Sinetron Mak Lampir

Baca: Politisi Gerindra Jawab Rumor Pertemuan Prabowo-Kepala BIN di Bali, Berikut Penjelasannya

Baca: Tolak Felix Siauw, GP Ansor Sebut Pemprov DKI Melakukan Pembohongan Publik

"‎Mudah-mudahan enggak panas, sepertinya enggak. Kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (kelompok yang turun ke jalan) tidak terlalu banyak, tapi kami tetap waspadai," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI menuturkan pihaknya memperkirakan besok ada 2500-3000an ‎orang yang turun ke jalan mengawal putusan MK.

"Besok ada pengerahan masa 2500-3000an, tapi ya tidak terlalu besar juga," imbuhnya.

Akan berhadapan dengan hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan kelompok-kelompok yang masih ingin melawan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) besok dipastikan bakal berhadapan dengan hukum.

"Ya saya pikir, semuanya akan berhadapan dengan hukum. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019)‎.

Moeldoko menuturkan bukan hanya pemerintah yang ingin suasana besok berjalan damai.

Baca: BPN Tak Setuju Pertemuan Prabowo dan Jokowi Disebut Rekonsiliasi

Baca: Moeldoko sebut 40 Ribu Personel Gabungan Amankan Gedung MK saat Putusan

Baca: Tanggapan Dewi Perssik soal Hubungan Faul LIDA dan Lebby WIlayati: Aunty Cari yang Benar-benar Tulus

Masyarakat Indonesia pun ‎ingin semua persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya.

Kelompok tidak terima

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin calon presiden Jokowi dan Prabowo bertemu menggelar rekonsiliasi.

Bahkan masih kata Moeldoko, kelompok tersebut nekat untuk turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.