TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alumni Lemhannas PPSA XXI mengharapkan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) membantu pemerintah dengan mengambil peran penting dalam program deradikalisasi dengan berbagai caranya. Bangsa Indonesia secara utuh harus dibawa kembali ke nilai-nilai luhur yang termuat dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar kesatuan negara Indonesia menguat kembali.

Demikian ditegaskan beberapa Alumni Lemhannas RI – PPSA XXI dalam Rakernas Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), di Gedung Dwi Warna, Jakarta, Senin (24/06/2019). Raker IKAL ini mengambil thema “IKAL Katalisator Keutuhan Bangsa”

Salah satu Alumnus PPSA XXI, Arissetyanto Nugroho , Dosen Universitas Mercu Buana menyatakan bahwa secara kasat mata para alumni Lemhannas RI dapat melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dan bagaimana kondisinya. Karena Pilpres 2019, secara jelas terbaca Indonesia tidak menjadi bangsa yang utuh.

“Perpecahan itu sudah terjadi pada waktu sebelum-belumnya. Ada kekuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila tumbuh subur. Ini merupakan tantangan serius bagi NKRI. Jika dilihat dari apa materi pendidikan Lemhannas, Ketahanan Nasional (Tannas) sangat menurun. Tidak terwujudnya Tannas itu karena salah satu gatra yakni Ideologi menjadi pertanyaan besar karena muncul dan berkembangnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sementara gatra yang lain Politik menmberikan efek pada ketidaksolidan Indonesia sebagai bangsa,” ujar Ariessetyanto.

Oleh karena itu, Ariessetyanto mengharapkan IKAL sudah semestinya memberi sumbangsih berupa pemecahan masalah yang aplikatif bagi seluruh persoalan bangsa terutama terkait dengan Pancasila. Sebagai konsekuensinya adalah, Alummnus Lemhannas harus menemukan metoda apolikatif bagi penanaman kembali nilai-nilai luhur Pancasilan.

“Jadi bukan hanya wacana atau sumbangan pemikiran, tetapi solusi aplikatif. Misal, pentingnya akreditasi bagi semua lembaga Negara & pengelola rumah ibadah seperti yang diberlakukan di dunia pendidikan agar tidak tersusupi oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Akreditisasi ini juga berlaku bagi pegawai pemerintah dan parpol. Kita semua harus menjamin tidak ada nilai-nilai yang tumbuh di Indonesia bertentangan dengan Pancasila,” tegas mantan Rektor Universitas Mercu Buana itu.

Dengan melakukan asesmen secara berkala oleh lembaga independen, masih menurut Arrisetyanto maka Cita-cita dan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD dapat terwujud.

Ketua Umum KADIN Provinsi Bangka Belitung, Thomas Jusman , menandaskan para alumni Lemhannas harus membangun jaringan bersatu untuk bersama-sama membangun negeri dengan berkontribusi secara nyata pada situasi atau permasalahan bangsa saat ini.

“Kita semua tahu bahwa Center of Gravitynya Pancasila terdapat pada Sila Ketiga. Yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang adalah, begitu banyak ancaman dan tantangan bagi terwujudnya Sila Ketiga Pancasila atau Sila Persatuan Indonesia. Dan menurut saya, Persatuan Indonesia dalam posisi tidak utuh. Oleh karena itu, tugas utama para anggota IKAL adalah memperkuat kembali sila Persatuan Indonesia dengan cara menguatkan berbagai simpul kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar Thomas Jusman.

Menurut Thomas Jusman, IKAL perlu membangun network bersatu bersama membangun negeri dengan berkontribusi nyata dengan membangkitkan jiwa nasionalisme, patriotisme menanamkan nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila bagi segenap komponen bangsa. Anggota IKAL Lemhannas harus menjaga dan mewujudkan empat konsensus dasar nasional yakni Pancasila, UUD NRI, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

IKAL diusulkan oleh Thomas untuk berupaya nilai yang terkandung pada Sila Keempat menjadi roh dalam sistem demokrasi dan dinamika perpolitik Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, untuk wewudjukan Sila Keempat dan Ketiga itu, IKAL Lemhannas menjadi mitra pemerintah yang secara proaktif memasukan isu-isu strategis bangsa. Yang tidak kalah pentingnya adalah, Thomas menegaskan, IKAL Lemhannas harus mampu menciptakan pemimpin nasional strategis yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia.

AM Putut Prabantoro, Ketua Presidium Bidang Komunikasi Politik ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia) meminta agar para anggota IKAL Lemhannas memasyarakatkan pola komunikasi yang terdapat pada Pancasila yakni pola komunikasi berhikmat kebijaksanaan. Ujaran kebencian yang muncul dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI dan Pilpres 2019 menjelaskan bahwa bangsa Indonesia mengabaikan pola komunikasi seperti yang dimaksud dengan Sila Keempat.

“Sila Keempat Pancasila sebenarnya mengajarkan bangsa Indonesia bagaimana harus berkomunikasi agar terbangun budaya permusyawaratan atau perwakilan. Pengambilan keputusan soal kerakyatan yang berdampak pada perjalanan bangsa dan negara Indonesia harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sehingga ujaran kebencian, asal menang sendiri, adalah budaya yang tidak dikenal dalam nilai-nilai Pancasila,” ujar Putut Prabantoro, yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa).

Dalam Rakernas IKAL dilantari empat komisariat provinsi yakni, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Pelantikan ini menjadikan jumlah komisariat IKAL Lemhannas menjadi 22 provinsi. Rencananya, seluruh provinsi memiliki komisariat IKAl Lemhannas pada akhir tahun 2020.