TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar workshop bagi calon anggota legislatif terpilih PSI. Acara digelar pada 26-28 Juni 2019 di Jakarta.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.

Baca: Info Lengkap Dieng Culture Festival (DCF), Mulai Tiket Masuk hingga Beragam Acara Menarik

Dalam acara pembukaan, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengingatkan kembali alasan PSI lahir. Menurutnya, PSI didirikan sebagai bentuk kritik atas kinerja partai politik dan anggota dewan yang ada selama ini.

Atas dasar itu, Toni menyebut, pelatihan ini bagian dari upaya membangun kapasitas anggota legislatif PSI dan diharapkan bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain.

Baca: Menteri Susi Pudjiastuti Pamerkan Koleksi di Rumahnya, Motor Kuno Ducati hingga Lukisan Antik

“PSI lahir sebagai bentuk kritik atas realitas politik Tanah Air; politik egois, elitis, berbohong, mengingkari janji, politik yang dipenuhi inkonsistensi antara kata dan perbuatan. Saya berharap anggota-anggota legislatif PSI terpilih hari ini bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain,” ujar Toni, Rabu (26/6/2019).

Toni dalam pernyataannya melanjutkan, pelatihan bersama ICW ini merupakan langkah nyata PSI melahirkan anggota-anggota legislatif yang mumpuni dan bersih dari praktik korupsi.

“Kami ingin memastikan tiap anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih dari PSI bisa memahami fungsi, tugas sebagai anggota dewan. Mereka juga belajar seluk-beluk kasus korupsi, dan pada gilirannya mereka bisa terbebas dari kasus korupsi," kata dia.

Baca: 6 Aplikasi yang Paling Sering Digunakan untuk Nelpon Gratis saat Traveling

Kelak setelah dilantik, Toni menegaskan bahwa setiap anggota dewan dari PSI diharuskan menggunakan Aplikasi Solidaritas. Aplikasi online yang memungkinkan anggota dewan bekerja secara transparan dan terbuka kepada publik.

Sementara itu, Penanggung jawab workshop, Surya Tjandra, menambahkan, perang melawan korupsi tak cukup hanya mengandalkan anggota legislatif. Partai politik juga memegang andil yang sangat besar. Tanpa itikad internal partai politik dan keterlibatan publik, mustahil pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

“Politisi tidak bisa main sendiri, dibutuhkan partai yang memang karena pilihan secara teguh memilih untuk tidak korup," kata dia.

"Panggilan fraksi “kebaikan” yang disebut tadi seharusnya menyiapkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, untuk bersama-sama mendorong tata kelola anggaran yg lebih baik. Partai politik punya dan bisa menjadi organisasi perjuangan guna mewujudkan itu,” papar aktivis perburuhan itu.

Surya Tjandra yakin, berbekal pembenahan sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah dilakukan PSI jauh-jauh hari, ditambah serangkaian proses pelatihan, dan adanya Aplikasi Solidaritas, fraksi PSI di sejumlah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu memenuhi harapan publik atas kinerja anggota legislatif yang baik.

“Partai Solidaritas Indonesia punya cita-cita itu, dan ingin mewujudkannya dalam karya nyata. Mulai sekarang juga, mulai dari proses rekrutmen, setelah lolos di DPRD, dan pembangunan sistem yang sedang dilakukan kalau masuk nanti,” tutur Juru Bicara PSI ini

Peneliti ICW, Donal Fariz, mengungkapkan PSI satu-satunya partai politik yang menerima dan menyambut baik undangan ICW untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola internal partai.

Donal menyatakan, ICW telah menyurati partai-partai politik peserta Pemilu 2019, namun hanya PSI yang bersedia.

Baca: Mahfud MD Prediksi Hasil Putusan Sidang MK, Hakim Sepakati Putusan hingga Peluang Dissenting Opinion