PSI Gandeng ICW Bekali Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar workshop
Editor: Rachmat Hidayat
“Workshop ini merupakan upaya kolaboratif ICW bersama PSI untuk mendorong perbaikan tata kelola partai. Sebelum kegiatan ini diselenggarakan, ICW telah menyurati 11 partai untuk memberikan penawaran kegiatan tersebut. Namun hanya PSI yang memberikan respons persetujuan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW itu.
Lebih jauh, ia menyayangkan partai-partai politik lainnya yang tidak mau melakukan pembenahan tata kelola internal. Padahal sebenarnya, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu mereformasi diri, menyesuaikan dinamika zaman.
“Sulit dibantah bahwa pembenahan partai merupakan agenda lama yang tertunda. Tidak bisa dipungkiri karena partai enggan untuk terbuka dan bekerjasama untuk melakukan perbaikan internal dan demokrasi secara luas," katanya.
"Padahal Pembenahan partai merupakan sebuah agenda yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Sekarang zamannya partai transparan dan akuntabel. Partai lama yang terus tertutup akan ditinggalkan pemilih karena terjebak pada persoalan korupsi,” terang Donal Fariz.
Lalu ia berharap partai-partai politik lain bisa mencontoh terobosan PSI, sembari kolaborasi serupa bisa tetap berlanjut di kemudian hari.
Baca: Berwajah Mirip Messi, Lelaki Ini Bisa Tiduri 23 Wanita
“Semoga kerja sama ini dapat dilanjutkan dalam bentuk apapun kemudian untuk merealisasikan gagasan parlemen bersih. Kita berharap, PSI menjadi role model partai bersih dan antikorupsi ke depannya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih,” pungkasnya.
Baca: Lihat Serunya Potret Liburan Syahrini Liburan ke Australia
Calon anggota legislatif terpilih dari PSI akan menerima materi penting seperti Aspek Tata Kelola dan Anggaran Partai Politik, Memahami Konsep dan Fungsi Praktis DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah.
Memahami Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Konsep dan Fungsi Praktis DPRD dalam Pengawasan dan Pembentukan Perda, Konsep dan Fungsi teknis DPRD dalam Penyusunan serta Pembahasan Anggaran, hingga audiensi ke KPK.