Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PP Muhammadiyah Puji Sikap Legowo Prabowo Terima Putusan MK

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara bulat menolak gugatan hasil pilpres yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in PP Muhammadiyah Puji Sikap Legowo Prabowo Terima Putusan MK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) mengangkat tangan usai memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara bulat menolak gugatan hasil pilpres yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Terkait hal tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedhar Nashir memuji sikap legowo Prabowo-Sandi yang secara jiwa besar menghormati keputusan MK.

"Keputusan MK Alhamdulillah telah menjadi rujukan konstitusional bagi para pihak yang bersengketa dalam pemilu pilpres dan bagi segenap komponen bangsa. Pihak Prabowo-Sandi pun dengan jiwa besar menghormati keputusan MK tersebut. Hal itu menunjukkan kedewasaan dan kenegarawanan politik sebagai modal berharga dalam kehidupan kebangsaan. Karenanya diucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf atas terpilihnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 dengan amanat yang sangat berat. Selamat pula kepada Prabowo-Sandi yang menunjukkan sikap legowo sebagai contoh keteladanan politik bangsa," ujar Haedhar dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Jumat(28/6/2019).

Haedhar pun mengingatkan kepada Jokowi dan Maruf Amin bahwa tugas dan tantangan bersama bangsa Indonesia saat ini dan ke depan sangatlah berat di berbagai bidang kehidupan yang memerlukan tekad dan kesungguhan politik yang tinggi bagi pemegang mandat rakyat lebih dari kemenangan itu sendiri.

Indonesia lanjut dia juga memerlukan kebersamaan dari seluruh kekuatan nasional.

Karenanya politik partisan 01 dan 02 sudah berakhir serta tidak perlu diperpanjang dalam isu dan kepentingan apapun, yang ada adalah satu keluarga besar Indonesia.

"Presiden dan Wakil Presiden untuk semua dan bukan untuk satu golongan pemilih dan pendukungnya saja, sehingga harus mengayomi dan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia," ujar Haedar.

Berita Rekomendasi

Rekonsiliasi politik dan kultural lanjut Haedhar menjadi keniscayaan dari suruh pihak secara autentik dan sungguh, bukan sebagai retorika publik.

Karena itu lanjutnya usai keluarnya keputusan MK seluruh rakyat dan kekuatan bangsa harus melangkah bersama meraih masa depan Indonesia berkemajuan guna menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa guna mewujudkan cita-cita nasional yang kian berat dan penuh tantangan.

Tidak perlu euforia dalam kemenangan karena masalah dan tantangan Indonesia sangatlah berat dan kompleks.

"Jauhi pula keterbelahan bangsa akibat sikap politik yang negatif dan ekses dari pemilu. Jangan sampai Indonesia terkapling-kapling dalam primordialisme dan pengkutuban politik, agama, dan golongan yang menyebabkan lemahnya persatuan Indonesia," ujar Haedhar.

Lebih jauh Haedhar juga menjelaskan Indonesia pascapemilu 2019 harus move-on merajut kebersamaan dan persatuan guna meraih kemajuan dan kejayaan bagi seluruh rakyat.

Baca: Status Facebook Hina Babu Jadi Viral, PNS Tangerang Dimutasi dan Diturunkan Pangkat

Baca: Usai Lebaran, 31 Ribu Pendatang Baru Geruduk Jakarta

Baca: Pasca Putusan MK, TransJakarta Beroperasi Normal

Mereka yang kuat secara politik dan ekonomi serta berbagai aspek kehidupan wajib berbagi, peduli, dan menunjukkan tanggungjawab kebangsaannya dalam membangun dan memajukan Indonesia, jangan egois dan serakah.

"Memang masalah politik yang serius jangka pendek ialah merekat kohesi sosial politik akibat keterbelahan politik, tetapi musuh terbesar Indonesia saat ini ialah ketidakdilan dan kesenjangan sosial ekonomi oleh berbagai sebab yang kompleks dalam rentang waktu yang panjang. Karenanya agenda terberat Indonesia ialah mewujudkan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Haedhar.

Pemerintah kata Haedhar baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif juga harus bersama-sama seluruh institusi politik di negeri ini dituntut political-will dan langkah terobosan yang progresif dalam memecahkan kesenjangan sosial ekonomi.

Kelompok yang menguasai kekayaan besar dan aset-aset strategis harus memiliki jiwa nasionalisme untuk berbagi, peduli, dan memajukan mayoritas yang tidak beruntung, jangan hanya mementingkan diri sendiri.

"Segenap kekuatan masyarakat dan rakyat juga harus bangkit untuk maju dengan jiwa mandiri dan etos kerja tinggi. Semua harus bertumpu pada spirit bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa hingga bangsa itu sendiri yang mengubah nasibnya," ujar Haedhar.

Penulis: Willy Widianto

Sumber: TribunJakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas