TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski belum ada keputusan dari sejumlah partai pascabubarnya koalisi Adil Makmur, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meyakini Partai Demokrat dan PAN Bakal merapat ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin.

"Jadi kalau bicara kansnya saya yakin PAN dan Demokrat mau bergabung kepada Pak Jokowi walaupun belum diputuskan sikap politik masing-masing partai," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Baca: Soal Rekonsiliasi, Perludem Harap Elite Politik Kurangi Bicara Bagi-bagi Kekuasaan

Menurut Hendri, Partai Demokrat menyadari bahwa elektabilitasnya akan terus menurun jika tidak berada dalam lingkaran kekuasaan atau memilih menjadi oposisi.

Pada Pemilu 2014, partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Namun, pada Pemilu 2019, suara Partai Demokrat menyusut menjadi 10.876.507 atau 7,77 persen.

Oleh sebab itu, kata Hendri, kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung dengan pemerintah agar dapat menaikkan elektabilitasnya.

"Kalau Demokrat ini, selama dia berada di luar pemerintahan elektabilitasnya menurun. Jadi dia harus masuk pemerintahan supaya menaikkan elektabilitasnya," kata Hendri.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib.

Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya belum menentukan sikap dan arah politik pascapembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Dengan demikian, Demokrat belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen.

Menurut Hinca, sikap atau arah kebijakan politik Partai Demokrat nantinya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

Baca: Ini Daftar 12 Penumpang Heli TNI AD yang Hilang Kontak di Papua

Adapun Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat sebagai ketua umum.

"Beliau (SBY) juga Ketua Majelis Tinggi partai dan di Oartai Demokrat soal calon presiden dan wakil presiden itu adalah wilayahnya Majelis Tinggi partai," kata Hinca.

Demokrat : Kami Nyaman di Mana Pun

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya masih memiliki cukup waktu membahas secara internal apakah akan berperan sebagai partai oposisi atau bergabung dengan pemerintah.

Ia mengatakan Partai Demokrat akan menikmati secara nyaman peran politiknya dalam lima tahun mendatang.

Baca: Sudah Berada di KPK Sabtu Dini Hari, Aspidum Kejati DKI Tengah Diperiksa soal OTT

“Partai Demokrat tak memikirkan kekuasaan karena kami pernah menjadi partai pemenang selama dua periode, kami akan nyaman di mana pun, yang penting Partai Demokrat akan memperjuangkan 14 prioritas partai yang dicanangkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono,” ungkap Syarief di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Syarief menegaskan bahwa sejak awal Partai Demokrat akan menentukan nasibnya sendiri setelah seluruh rangkaian proses perjuangan hak konstitusi Koalisi Indonesia Adil Makmur selesai.

Ia menyatakan hingga kini Ketua Umum SBY belum juga memberi arahan terkait sikap politik Demokrat pasca putusan MK (Mahkamah Konstitusi).

“Perjalanan masih panjang sampai Oktober untuk lakukan komunikasi final, kita lihat nanti ‘demand’-nya seperti apa,” pungkasnya.

PAN Siap Dukung Jokowi-Maruf

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan menegaskan partainya siap gabung dalam pemerintahan.

Karena itu, dalam kurun waktu dua atau tiga Minggu ke depan akan segera digelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Baca: BREAKING NEWS: Kecelakaan Kereta Api Lawan Mobil SUV di Indramayu, Tujuh Orang Dilaporkan Tewas

"Saya harus akui bahwa kemungkinan untuk PAN bergabung ke pemerintah yang nanti bakal di pimpin Pak Jokowi-Ma'ruf sangat besar. Secepatnya melalui proses institusional, jadi kemungkinan besar kita bakal melalukan rakernas dalam waktu deket dua sampai tiga Minggu ke depan untuk menetukan langkah selanjutnya bagi PAN," ungkap Bara saat ditemui di Gado-Gado Boplo Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Ia menjelaskan, niat PAN bergabung untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Hal ini demi menjawab tantangan bangsa ke depan.

"Jadi PAN siap bergabung dalam pemerintahan dan mengawal pemerintahan yang dipimpin pak Jokowi sampai 2024. Untuk menjawab tantangan bangsa, yang paling krusial adalah mengobati luka yang cukup dalam dimasyarakat saat ini akibat kompetisi politik yang sangat tajam," jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, polarisasi dan narasi yang mengandung kebencian selama ini perlu diobati.

Terlebih lagi, terjadi konflik yang berujung pada kerusuhan.

"Luka di masyarakat, menimbulkan polarisasi ada retorika narasi yang selama ini. Itu dikemukakan oleh beberapa orang dibagian hilir yang penuh dengan kebencian dan kekerasan, bahkan sempat terjadi kerusuhan. Nah ini semua kita harus obati," katanya.

"Proses dna membutuhkan kontribusi semua pihak termasuk PAN bertanggung jawab. Sebagai Parpol kita juga harus bertanggung jawab ikut berperan aktif dalam mengobati luka itu. Kita lakukan kalau kita bergabung dalam pemerintahan Jokowi," pungkas Bara.

Penulis : Kristian Erdianto

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya