Pengamat Ini Yakin Demokrat dan PAN Bakal Gabung Koalisi Pemerintah
Menurut Hendri, Partai Demokrat menyadari bahwa elektabilitasnya akan terus menurun jika tidak berada dalam lingkaran kekuasaan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski belum ada keputusan dari sejumlah partai pascabubarnya koalisi Adil Makmur, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meyakini Partai Demokrat dan PAN Bakal merapat ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin.
"Jadi kalau bicara kansnya saya yakin PAN dan Demokrat mau bergabung kepada Pak Jokowi walaupun belum diputuskan sikap politik masing-masing partai," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Baca: Soal Rekonsiliasi, Perludem Harap Elite Politik Kurangi Bicara Bagi-bagi Kekuasaan
Menurut Hendri, Partai Demokrat menyadari bahwa elektabilitasnya akan terus menurun jika tidak berada dalam lingkaran kekuasaan atau memilih menjadi oposisi.
Pada Pemilu 2014, partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.
Namun, pada Pemilu 2019, suara Partai Demokrat menyusut menjadi 10.876.507 atau 7,77 persen.
Oleh sebab itu, kata Hendri, kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung dengan pemerintah agar dapat menaikkan elektabilitasnya.
"Kalau Demokrat ini, selama dia berada di luar pemerintahan elektabilitasnya menurun. Jadi dia harus masuk pemerintahan supaya menaikkan elektabilitasnya," kata Hendri.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.
Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.
Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib.
Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
