TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sebanyak 110 juta orang bakal melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Kepadatan di jalur-jalur wisata harus diantisipasi untuk meminimalkan terjadinya kasus kecelakaan yang menimbulkan korban harta dan jiwa. 

“Kami meminta kepadatan di jalur wisata harus mendapat perhatian khusus, baik di akses menuju lokasi wisata maupun di destinasinya sendiri. Jangan sampai kemacetan luar biasa ke arah puncak Bogor atau akses ke Bandara Ngurah Rai Bali di periode Nataru 2023 kembali berulang,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Senin (25/11/2024). 

Untuk diketahui berdasarkan survei Kemenhub diprediksi bakal ada 110,60 juta orang melakukan perjalanan selama libur Nataru 2024.

Sebagian besar pergerakan orang bakal terjadi di Pulau Jawa. Data survei juga menyebutkan puncak arus pergi terjadi tanggal 24 Desember 2024 dan 31 Desember 2024, sedangkan arus balik terjadi pada 1 dan 2 Januari 2025. 

Huda mengatakan kepadatan di jalur-jalur wisata selama Nataru dari tahun ke tahun terus meningkat.

Meskipun tahu bakal macet, warga biasanya tidak mau melewatkan momentum liburan selama Nataru. 

“Di wilayah anglomerasi, warga Jakarta dan sekitarnya biasanya berbondong-bondong mengisi liburan mereka ke wilayah Jawa Barat. Kemacetan biasanya terjadi di jalur puncak maupun jalur menuju Bandung dan sekitarnya. Kemacetan di jalur-jalur ini harus diantisipasi secara dini,” ujarnya. 

Kepadatan akses wisata terjadi, kata Huda dipicu karena mayoritas pengguna jalan menggunakan kendaraan pribadi selama libur Nataru.

Selain itu ketidaksiapan aparat dalam mengantisipasi berbagai rekayasa lalu lintas menjadi faktor terus terulangnya kemacetan di jalur-jalur wisata.

“Faktor pemicu ini harus diantisipasi sejak dini mulai dari menyiapkan berbagai opsi rekayasa lalu lintas seperti strategi one way, ganjil-genap, contra flow, car free night, maupun menyediakan angkutan gratis menuju akses wisata untuk menekan pemakaian kendaraan pribadi,” katanya. 

Huda juga meminta Kemenhub mengantisipasi puncak mudik Nataru dari Jakarta ke berbagai wilayah di Indonesia.

Menurutnya pemerintah harus mengantisipasi potensi kemacetan di titik-titik sepanjang tol trans Jawa maupun kepadatan jalan arah pelabuhan maupun bandar udara. 

“Strategi pengelolaan angkutan jalan, laut, maupun udara selama arus mudik Idul Fitri lalu yang relatif berhasil menjadi baseline kuat bagi Kemenhub untuk menyiapkan pengelolaan pergerakan masyarakat periode Nataru 2024 ini dengan lebih baik,” katanya. 

Politisi PKB ini mengingatkan pentingnya kelaikan moda transportasi selama arus Nataru.

Antisipasi kelayakan moda transportasi ini bisa dilakukan melalui rampcheck untuk memastikan kondisi fisik kendaraan maupun kelengkapan administrasi. 

“Selain itu kelayakan fisik dan mental awak kendaraan juga penting sehingga Kemenhub bisa bekerjasama dengan pihak terkait melakukan tes narkoba maupun tes kesehatan lain bagi mereka,” katanya.